Jakarta, Sumselupdate.com – Utang luar negeri Indonesia kuartal I 2019 tercatat US$ 387,6 miliar atau sebesar Rp5.542,6 triliun (kurs Rp14.300).
Sedangkan total utang pemerintah di April 2019 mencapai Rp4.528,45 triliun atau naik Rp347 triliun jika dihitung sejak April 2018.
Kenaikan tersebut dianggap sebagai upaya pemerintah memenuhi janji-janji dalam APBN 2019.
Tim Ekonomi, Penelitian, dan Pengembangan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Harryadin Mahardika mengatakan, janji yang dimaksud adalah pembayaran kenaikan gaji PNS dan pencairan THR.
“Utang tersebut terutama untuk janji-janji, misalnya kenaikan gaji, membayar THR, dan sebagainya, jadi banyak sekali kebutuhan yang sebenarnya tidak produktif,” kata Harryadin saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Sabtu (18/5/2019).
Peningkatan jumlah utang yang menjadi Rp4.528,45 triliun juga dikarenakan pemerintah tidak mampu meningkatkan indikator makro ekonomi. Bahkan, pemerintah tidak mampu mengurangi beban pembiayaan infrastruktur.
Apalagi, pemerintah selalu melakukan gali lubang tutup lubang terlihat dari keseimbangan primer yang selalu defisit.
“Terlanjur mengalami primary balance jadi membiayai utang dengan utang, sudah tidak bisa menahan, sehingga tidak bisa menahan untuk tidak berutang lebih banyak lagi,” ujar dia.
Sementara peneliti INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara menjelaskan yang perlu diperhatikan dari utang luar negeri Indonesia adalah debt to service ratio (DSR) yang meningkat signifikan pada kuartal I 2019. DSR adalah rasio pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan transaksi berjalan.
“Rasio pembayaran utang atau DSR ini naik jadi 27,9%. Kenaikan DSR ini mengindikasikan bahwa kinerja utang makin tak produktif dalam mendorong penerimaan valuta asing (valas) khususnya dari ekspor,” ujar Bhima saat dihubungi detikFinance, Sabtu (18/5/2019).
Berdasarkan data statistik utang luar negeri Indonesia (SULNI) yang diterbitkan BI kuartal I DSR atau rasio pembayaran utang secara kuartalan tercatat mengalami peningkatan sejak 2010 yakni 17,49%, kemudian pada 2011 sempat turun menjadi 12,48%, memasuki 2012 naik lagi menjadi 17,28%, pada 2013 menjadi 18,43%.
Pada 2014 rasio pembayaran utang menyentuh level 23,95%, kemudian 2015 juga pernah sampai pada level tertinggi yakni 35,35%. Kuartal I 2017 DSR tercatat 25,93%, kemudian kuartal I 2018 tercatat 26,29% dan kuartal I 2019 berada di posisi 27,96%.
Dia menjelaskan, sementara itu memburuknya DSR terjadi karena kinerja pemerintah yang terlalu agresif menerbitkan utang di tengah kondisi global dan domestik yang berisiko.
“Terlebih imbas suku bunga mahal, membuat bunga utang surat berharga negara (SBN) secara rata-rata tinggi di 7-8%. Konsekuensinya beban cicilan pokok dan pembayaran bunga utang makin menekan APBN,” jelas dia.
Bhima mengatakan, utang yang ditarik oleh pemerintah juga terbukti belum mampu menciptakan stimulus untuk perekonomian.
“Pembangunan infrastruktur yang didanai utang beberapa di bawah kapasitas penggunaan, ini karena rencana kurang matang dan growth hanya 5%,” imbuh dia.
Dari data BI kuartal I ULN Indonesia tercatat US$ 387,6 miliar atau setara dengan Rp5.542,6 triliun (kurs Rp14.300).
Dengan rincian ULN pemerintah tercatat mencapai US$ 187,7 miliar atau sekitar Rp2.684,1 triliun, ULN pemerintah ini mengalami pertumbuhan 3,6% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. (dtf/hyd)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
