Washington, Sumselupdate.com – Sejumlah anggota parlemen Partai Demokrat mengecam Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas keputusan meluncurkan serangan militer besar-besaran terhadap Iran tanpa otorisasi perang dari Kongres.
Mereka menilai langkah tersebut menimbulkan persoalan hukum dan konstitusional yang serius, serta berpotensi menyeret AS ke dalam konflik berkepanjangan.
Senator Partai Demokrat Mark Warner, Wakil Ketua Komite Khusus Senat Bidang Intelijen, menyatakan keputusan membawa negara ke dalam perang merupakan kewenangan Kongres sebagaimana diatur dalam Konstitusi AS.
“Berdasarkan pernyataan presiden sendiri bahwa ‘para pahlawan Amerika mungkin akan gugur’, seharusnya keputusan ini melalui pengawasan dan pertimbangan tingkat tertinggi. Namun presiden tetap melanjutkan tanpa meminta otorisasi Kongres,” ujar Warner.
Senator Demokrat Tim Kaine menyebut serangan tersebut sebagai kesalahan kolosal. Ia mendesak para anggota parlemen segera kembali ke Gedung Capitol untuk melakukan pemungutan suara terkait pemberian atau pembatasan otorisasi penggunaan kekuatan militer terhadap Iran.
“Rakyat Amerika menginginkan harga yang lebih rendah, bukan lebih banyak perang, apalagi perang tanpa otorisasi Kongres dan tanpa tujuan yang jelas,” kata Kaine dalam pernyataan tertulis.
Senator Ruben Gallego dari Arizona juga menyampaikan kritik melalui media sosial. Ia menegaskan rakyat Amerika tidak seharusnya menanggung dampak terbesar demi perubahan rezim dan perang yang belum dijelaskan maupun dibenarkan kepada publik.
Pemimpin Partai Demokrat di DPR AS, Hakeem Jeffries, menilai presiden gagal meminta otorisasi Kongres sebelum melancarkan serangan.
Menurutnya, kecuali dalam keadaan mendesak, presiden wajib memperoleh persetujuan legislatif untuk penggunaan kekuatan militer yang dapat dikategorikan sebagai tindakan perang.
Jeffries juga memperingatkan bahwa operasi tersebut berpotensi membuat pasukan AS rentan terhadap serangan balasan Iran.
Sementara itu, anggota DPR Jim Himes, Demokrat senior di Komite Intelijen DPR, menilai serangan tersebut merupakan perang atas pilihan sendiri tanpa tujuan akhir yang strategis.
Ia mengaku telah menyampaikan kekhawatiran itu secara langsung kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dan mengingatkan bahwa aksi militer di Timur Tengah kerap berakhir tidak menguntungkan bagi AS.
Sebelum serangan dilancarkan, Rubio dilaporkan menghubungi sejumlah anggota parlemen di Capitol, sebagaimana dilaporkan Associated Press (AP). Namun, pemberitahuan tersebut disebut hanya menyinggung soal rudal balistik dan tidak mengindikasikan skala serta tujuan operasi yang luas.
Di sisi lain, kantor Senator Jack Reed, anggota Demokrat tertinggi di Komite Angkatan Bersenjata Senat, mengonfirmasi bahwa Reed tidak menerima pemberitahuan terkait operasi tersebut. Dalam pernyataannya, Reed menegaskan Kongres tidak menerima pengarahan maupun informasi intelijen yang memadai.
Meski sejumlah pemimpin Partai Republik menyatakan dukungan terhadap langkah militer tersebut, anggota DPR dari Partai Republik asal Kentucky, Thomas Massie, turut mengkritik serangan itu sebagai tindakan perang tanpa otorisasi Kongres.
Perdebatan di Capitol diperkirakan akan terus berlanjut, seiring meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran serta tuntutan sebagian anggota parlemen agar Kongres segera mengambil sikap resmi terkait operasi militer tersebut.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
