Lahat, Sumselupdate.com – Penunjukan PT Hitay Tanjung Sakti Energy oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan survei pendahuluan panas bumi di wilayah Tanjung Sakti, Sumatera Selatan, menuai sorotan dari masyarakat.
Tokoh Pemuda Tanjung Sakti, Ivan Charlie, mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru mengeluarkan izin eksploitasi tanpa kajian lingkungan yang mendalam dan sosialisasi yang transparan kepada warga.
Ia menyoroti potensi dampak besar terhadap petani yang merupakan mayoritas penduduk setempat.
Keputusan Menteri ESDM No. 2906 K/30/MEM/2013 memberikan penugasan kepada PT Hitay Tanjung Sakti Energy untuk melakukan survei panas bumi di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Lahat, Empat Lawang, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan, hingga Bengkulu Selatan dan Seluma di Provinsi Bengkulu.
Tujuan penugasan ini adalah untuk mengidentifikasi potensi energi panas bumi yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari transisi menuju energi terbarukan.
Namun, rencana ini memunculkan kekhawatiran di kalangan warga, terutama terkait dampak sosial dan lingkungan yang bisa terjadi jika proyek berlanjut ke tahap eksploitasi.
Ivan Charlie, sebagai representasi suara pemuda di Tanjung Sakti, menegaskan pentingnya kehati-hatian pemerintah dalam mengambil keputusan lebih lanjut.
“Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami menolak jika prosesnya tertutup dan mengabaikan dampak terhadap masyarakat. Kami harap Kementerian ESDM tidak mengeluarkan SK eksploitasi panas bumi di wilayah kami sebelum ada dialog dan kajian lingkungan yang jelas,” ujar Ivan Charlie.
Menurutnya, hal ini tidak selaras dengan Asta Cita presiden Prabowo untuk swasemanda pangan, dan visi misi bupati terpilih Bursah Zarnubi konsisten di sektor pertanian, perkebunan, persawahan, dan perikanan.
Ivan juga mengatakan, banyak warga di Tanjung Sakti yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, dan perubahan lingkungan yang drastis dapat berdampak langsung pada produktivitas pertanian serta keberlangsungan hidup mereka.
“Kalau proyek ini dijalankan tanpa memperhatikan dampaknya, para petani yang jadi korban pertama. Lingkungan rusak, air berkurang, dan tanah bisa jadi tidak subur lagi,” tambahnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan dan instansi pemerintah terkait belum memberikan pernyataan resmi mengenai rencana sosialisasi atau kajian dampak lingkungan dari proyek ini.
Masyarakat berharap pemerintah dan perusahaan bisa membuka ruang dialog dan melibatkan warga dalam setiap tahapan proyek demi menciptakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
