Pangkalpinang, Sumselupdate.com – Sejumlah tokoh organisasi masyarakat (ormas) di Provinsi Kepulauan Babel menolak kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden yang bertajuk senam bersama dalam peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) yang digagas Aliansi Rakyat Peduli Indonesia (ARPI) Babel pada Minggu (9/9) mendatang.
“Acara yang digagas oleh ARPI Babel perlu ditolak karena kegiatan olahraga dalam bentuk apapun tidak boleh dicampuri dengan isu-isu politis,” kata Sekretaris Pemuda Panca Marga (PPM) Babel, Rikky Fermana di Pangkalpinang, Selasa (4/9/2018).
Ia menerangkan, kegiatan ARPI tersebut akan memicu dan memperkeruh suasana kondusifitas di Babel menjelang Pemilu 2019.
“Apabila ada kegiatan deklarasi politik menjelang Pilpres 2019, kenapa tidak secara terbuka dengan melaksanakan deklarasi mendukung dengan menyebut nama calon presiden yang dimaksud,” ujarnya.
Terkait hal tersebut, pihaknya meminta kepada kepolisian untuk tidak memberikan izin atas kegiatan ARPI tersebut.
Senada dikemukakan Sekretaris PW GP Ansor Babel, Andi Budi Prayitno, mengatakan, kegiatan ARPI sarat kepentingan politis karena disinyalir dilakukan oleh kader maupun simpatisan parpol yang dapat memperkeruh suasana menjelang Pilpres 2019.
“Sikap Ansor Babel jelas menolak segala macam kegiatan provokatif yang dapat memicu timbulnya permasalahan menjelang masa kampanye Pilpres 2019,” katanya.
Ia mengatakan, seluruh elemen masyarakat dan pemerintah perlu menjaga stabilitas politik dan keamanan secara bersama-sama dan selalu kompak menolak tindakan provokasi seperti #2019GantiPresiden yang dilakukan oleh kelompok politis tertentu.
Sementara itu, Ketua LSM Kampak Babel, Ryan Augusta Perkasa, menilai soal aturan main tahapan kampanye untuk capres/cawapres RI memang saat ini belum ada ketetapan dari institusi terkait meski diketahuinya ada sekelompok orang saat ini berniat akan menggelar acara kegiatan bertemakan Selamatkan Indonesia di Kota Pangkalpinang.
“Meski kita ketahui belumlah ada ketetapan masa kampanye namun yang perlu diingat yakni ini soal etika saja. Jika memang kegiatan yang akan diselenggarakan itu bernuansa kampanye dan berbau politis maka kita khawatirkan akan bersinggungan dengan kelompok-kelompok lainnya,” katanya.
Ditegaskanya, penilaiannya itu tidak berarti jika dirinya bermaksud ingin ‘mengkerdilkan’ pihak-pihak tertentu dalam demokrasi atau kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang memang ingin menyelenggarakan kegiatan tersebut, namun sebaliknya ia justru mengingatkan agar pihak-pihak yang dimaksudnya itu dapat merubah konsep atau tema yang nantinya akan berdampak kepada perpecahan antar kelompok.
Bahkan ia pun menilai langkah yang dilakukan pihak aparat kepolisian di daerah tidak memberikan izin kegiatan acara deklarasi Selamatkan Indonesia belum lama ini di Pangkalpinang merupakan suatu wujud sikap yang bijak, hal itu menurutnya tak lain Polda Kepulauan Babel bermaksud mencegah terjadinya bentrokan antar kelompok yang kontra.
“Saya yakin acara yang akan dilaksanakan di Alun-Alun Taman Merdeka Kota Pangkalpinang nanti juga akan disikapi serupa oleh pihak kepolisian,” tegasnya. (jip)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
