Tak Hadiri Apel Siaga, Tiga DPC PD di Sumsel Akan Kena Sanksi

MF Ridho, Sekretaris DPD Partai Demokrat Sumsel

Palembang, Sumselupdate.com – Pasca berlangsungnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung singkat di The Hill Hotel Sibolangit Sumatera Utara (Sumut), Jumat (5/3/2021) siang.

Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel Ishak Mekki didampingi Sekretaris FPD MF Ridho langsung menyampaikan sikap terhadap pelaksanaan KLB tersebut. Termasuk kepada Tiga DPC di Sumsel yang tidak hadir dalam Apel Siaga yang digelar pada Kamis (4/3) malam.

Bacaan Lainnya

Ketiga ketua DPC yang tidak menghadiri apel siaga yaitu Ogan Ilir (OI) Adinul Ikhsan, Musi Banyuasin (Muba) Hairul Ilyasa dan Pagar Alam Geo Ferlando akan diberikan sanksi partai atas ketidakhadiran mereka.

“Untuk tiga ketua DPC yang ada yaitu Ogan Ilir (OI) Adinul Ikhsan, Musi Banyuasin (Muba) Hairul Ilyasa dan Pagar Alam Geo Ferlando, akan mendapat sanksi tegas dari Partai Demokrat, mengingat di saat genting ketiganya menghilang dan disinyalir ikut menghadiri KLB,” kata MF Ridho.

Pihaknya sendiri mendapatkan informasi dan patut diduga kuat karena saat situasi sedang memerlukan, parpol memanggil untuk mereka berada namun mereka tidak bisa dihubungi. Hal ini tidak perlu dibahas dan pembuktian, sebab mereka sudah paham gonjang- ganjing KLB ini sudah beberapa bulan lalu.

“Saat kritis mereka tidak bisa dihubungi pasti akan beralibi nantinya, karena semua yang merasakan kader dan pimpinan partai, pasti hati nurani perasaannya sama. Tapi ini hilang. Sebab diminta atau tidak, harus bisa hadir. Jadi, pasti berlaku demikian (sanksi copot) dan ini berlaku di parpol manapun,” katanya.

Pihaknya pun mengimbau kepada kader dan pengurus partai Demokrat di Sumsel untuk tetap setiap terhadap kepemimpinan Demokrat hasil Kongres dengan ketum AHY ini.

“Kami tetap patuh, setia dan taat terhadap Partai Demokrat yang dipimpin AHY, di luar itu untuk apa kita memelihara jiwa seperti itu, sebab mereka ingin membuat kacau partai Demokrat, tapi kita pastikan Partai Demokrat tidak akan kacau,” katanya.

Hal senada diungkapkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Sumsel Muchendi Machzareki, jika AHY tetap adalah Ketua Umum partai Demokrat yang sah. Ia pun menilai jika KLB di Sumut itu ilegal dan tanpa izin, ini sesuai apa yang disampaikan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, bahwa KLB yang dilakukan di Sumut tidak memiliki izin.

“Kemudian sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres Jakarta yang sudah disahkan Kemenkumham, syarat untuk melaksanakan KLB  tidak terpenuhi. Yang seharusnya ada dukungan 2/3 DPD, 50% DPC dan ada persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai,” katanya.

Sedangkan KLB di Sumut syarat itu tidak terpenuhi, dimana tidak ada dukungan DPD, tidak ada dukungan DPC dan tidak ada persetujuan Ketua Majelis Tinggi dari SBY.

“Jadi tidak ada dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat, KLB Sumut tidak sesuai dengan AD/ART, dan Ketum yang sah adalah AHY,” katanya. (bum)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.