Muarabeliti, Sumselupdate.com – Target Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan Pekotaan (PBB-P2) Kabupaten Musirawas (Mura) 2019 mencapai Rp5,8 miliar. Jumlah itu mengalami kenaikan dibanding tahun lalu Rp5,5 miliar.
Penagihan ditingkat desa dimulai dengan diserahkann SPPT PBB P2 oleh Bupati Mura Ir H Hendra Gunawan, kepada camat, Senin (1/4).
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Dian Chandera didampingi Kabid Pendataan dan Penetapan Dinas PAD Thomas mengatakan PBB P2 berdasarkan APBD ditargetkan Rp5,8 miliar lebih untuk 2019. “Target tersebut tidak bisa diganggu gugat,” tegasnya.
Ditakutkan ada perubahan SPPT maka ditargetkan Rp6 miliar. Maksudnya kalau ada perubahan SPPT targetnya tetap. Dan target Rp6 miliar sesuai dengan data yang ada. Untuk diketahui bahwa data yang diserahkan beberapa tahun lalu dilakukan perubahan secara berkala.
Jika dilihat dari nilainya terjadi kenaikan sekitar Rp400 juta dari sebelumnya.
Disinggung masalah penagihan, ia mengatakan penagihan dilakulan sejak Bupati Mura menyerahkan SPPT PBB P2 kepada perwakilan camat dalam wilayah Kabupaten Mura. Tehnis penagihan diserahkan kepada kades masing-masing.
Dia menambahkan untuk rincian target PBB P2 setiap kecamatan, yakni Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Rp143.455.569, Kecamatan Tugumulyo Rp890.841.932, Kecamatan Jayaloka Rp282.706.233.
Kemudian Kecamatan STL Ulu Terawas Rp326.658.330, Kecamatan Purwodadi Rp467.443.234, Kecamatan Megang Sakti Rp865.133.744, Kecamatan Tuah Negeri Rp825.035.140.
Selanjutnya Kecamatan Sumberharta Rp241.957.065, Kecamatan Suka Karya Rp224.472.429, Kecamatan Muara Beliti Rp346.212.772, Kecamatan Selangit Rp158.190.409, Kecamatan BTS Ulu Rp397.088.287, Kecamatan Muara Kelingi Rp550.939.873, Kecamatan Muara Lakitan Rp329.967.258.
Bupati Mura Ir H Hendra Gunawan mempersilahkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah mendata untuk memperbaiki data sebelumnya. Tujuannya supaya penerimaan PBB P2 mengalami peningkatan.
“Lakukan pendekatan untuk menyadarkan masyarakat memenuhi kewajiban bayar pajak. Kita bukan mau memeras rakyat. Senan sumber uang untuk pembangunan besadnya dari pajak. Tugas kita menyadari masyarakat membayar pajak,” pungkasnya. (ain)
