Jakarta, sumselupdate.com – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah melalui kementerian pertanian dan pemerintah daerah meningkatkan peran dan fungsi Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) mengontrol distribusi dan penggunaan pupuk subsidi di tingkat petani.
Permintaan ini disampaikan Sultan menyusul masih adanya kasus penyelewengan pupuk subsidi pemerintah oleh oknum yang sangat merugikan petani.
SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana mengakui masih ada praktik penyelewengan pupuk subsidi di masyarakat.
Penyelewengan terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Mereka tidak bisa langsung menindak tegas, jika pupuk subsidi sudah keluar dari kios.
“Manajemen kontrol distribusi yang lemah masih menjadi celah penyalahgunaan pupuk subsidi di daerah. Hal ini bisa diminimalisir jika keberadaan petugas penyuluh pertanian di setiap kecamatan dan desa diberikan peran lebih untuk mendata dan mengontrol setiap aktivitas agribisnis petani,” kata Sultan di Jakarta, Selasa (14/03).
Aktivitas Petani terkait waktu tanam dan jenis komoditi, kata Sultan, bisa terindentifikasi para penyuluh. Data inilah yang kemudian menjadi rujukan bagi kios penyalur resmi menjual pupuk subsidi tersebut kepada petani.
“Artinya rekomendasi penyuluh harus menjadi salah satu syarat bagi petani membeli pupuk subsidi di kios resmi mitra pupuk Indonesia di setiap desa atau kecamatan. Penggunaan teknologi khusus seperti chip juga belum tentu efektif mengantisipasi modus para mafia di lapangan,” tegas Sultan.
Dikatakan, Selama ini mekanisme pengawasan penyaluran pupuk subsidi hanya dilakukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Namun keberadaan komisi yang notabene dikomandoi kepala daerah ini belum berjalan seperti diharapkan.
“Pencegahan penyelewengan pupuk subsidi juga perlu melibatkan peran serta masyarakat dalam proses saling mengontrol dan mendukung agenda pembangunan pertanian. Di sisi lain, penyuluh pertanian juga harus diberikan insentif yang cukup oleh pemerintah,” jelas Sultan.
Penyelewengan dan salah sasaran subsidi pupuk, lanjut Sultan, menjadi salah satu alasan dibalik dipangkasnya anggaran, jenis pupuk subsidi serta jenis komoditi oleh pemerintah. Kebijakan ini memiliki dampak signifikan bagi biaya produksi petani.
“Petani dan penyuluh pertanian harus membangun misi pengawasan kolektif dalam proses distribusi pupuk. Jangan sampai ada kesenjangan pemilikan dengan penggunaan pupuk subsidi di tingkat petani,” tegasnya. (duk)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
