Suhu Politik Memanas, Dewan Segera Gunakan Hak Interpelasi

Anggota DPRD Muratara berencana menggunakan hak interpelasi.

Laporan : Marwan Ashari

Muratara, Sumselupdate.com – Suhu politik antara legislatif dengan eksekutif semakin memanas. Panasnya suhu politik ini terlihat dari Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) telah menetapkan 16 Desember 2021 mendatang jadwal Paripurna kelanjutan hak interpelasi DPRD Muratara.

Bacaan Lainnya

Wakil Ketua Komisi III DPRD Muratara I Wayan Kocap didampingi oleh Ketua dan anggota DPRD Muratara membenarkan bahwa hasil kesepakatan Banmus. Jadwal paripurna kelanjutan hak interpelasi DPRD Muratara ditetapkan 16 Desemberi 2021 mendatang.

“Kami sudah rapat Banmus, Selasa (30/11/2021 red), kami telah sepakat bahwa Banmus ini menjadwalkan interpelasi 16 Desember 2021 untuk diparipurnakan,” jelasnya kepada awak media saat konfrensi pers di ruang VIP kantor DPRD Muratara, Selasa (30/11/2021).

Dia berharap rapat Paripurna DPRD Muratara mendatang bisa kuorum dan disepakati oleh anggota DPRD untuk menjadikan interpelasi.

“Sekarang inikan baru usulan, nanti di rapat Paripurnalah mensepakati untuk menjadi hak interpelasi,” ucapnya.

Masih katanya untuk menjadikan hak interpelasi DPRD tentu ada syaratnya, syaratnya adalah disetujui setengah plus satu dari anggota yang hadir.

“Jadi hak interpelasi itu bisa berlanjut apabila dari 25 anggota DPRD harus hadir setengah plus satu, baru bisa Paripurna. Baru bisa menjadi hak interpelasi apabila setengah plus satu dari anggota DPRD yang hadir. Kemudian disetujui setengah plus satu,” jelasnya.

Apabila anggota DPRD yang hadir kurang dari setengah plus satu maka hak interpelasi ini dibatalkan.

“Jika tidak hadir, asumsi kita anggota DPRD tidak mensetujui hak interpelasi,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Muratara Efriansyah mengatakan yang jelas pimpinan DPRD menampung aspirasi dari anggota.

“Tentunya hal ini sudah kami Rapimkan dan sudah kami telaah, ini memenuhi syarat secara aturan dan wajib kami tindak lanjuti. Ke depan kita lihat perkembangannya kalau tidak memenuhi kuorum maka hak interpelasi ini batal, kalau memenuhi kuorum maka hak interpelasi ini tetap berlanjut,” pungkasnya. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.