PALI, Sumselupdate.com – Dituding melakukan penggelapan terhadap biaya perjalanan dinas Sekretariat DPRD PALI, Plt Sekretaris DPRD PALI, Son Haji membantah telah melakukan tindakan yang tidak terpuji tersebut.
Son Haji menyebutkan bahwa terjadi tunda bayar terhadap biaya perjalanan dinas DPRD PALI.
“Jadi begini, masalah SPPD Dewan ada sebagian belum terbayar karena termasuk tunda bayar, jadi tidak ada yang namanya penggelapan itu, tidak benar itu. Statement ketua DPRD itu keliru,” kata Son Haji, saat ditemui di ruangannya di Sekretariat DPRD PALI, Selasa (12/1/2021).
Lebih lanjut, Son Haji juga mengatakan bahwa saat ini terjadi tunda bayar di sekretariat DPRD PALI yang nilainya sekitar Rp 2 miliar.
“SPPD tunda bayar, sekitar Rp 2M lebih, itu yang pembayaran langsung atau LS. Soal nantinya saya akan dilaporkan dan dibawa permasalahan ini ke ranah hukum, silahkan saja. Karena itu hak mereka jika ingin melapor. Tetapi sekretariat DPRD sudah bekerja sesuai aturan dan prosedur, hanya saja kas daerah yang saat ini juga sedang kosong, jadi tidak bisa berbuat apa-apa,” tambahnya.
Terkait pihak ketiga yakni PT Purnama Mega Lestari yang masih terhutang, pihaknya mengaku sudah berkoordinasi dengan pemilik travel. “Dan kami juga sudah mengangsur lebih dari sekian persen. Ini membuktikan etikad baik kami. Proses pembayaran di bulan Oktober dan November. Namun memang belum terbayarkan semua, karena akibat dari tunda bayar tadi,” tambahnya.
Kalau soal pergeseran dirinya di jabatan Sekretaris DPRD, Son Haji mengatakan bahwa dirinya mengikuti apa yang diperintah Bupati selaku pimpinannya.
“Saya disini karena bupati, silahkan hubungi bupati kalau mau menggeser saya, kalau pak bupati menyuruh saya hengkang, saya bakal hengkang, tetapi jika pak bupati menyuruh saya bertahan disini, saya bakal disini,” tutupnya. (adj)
