Palembang, Sumselupdate.com – Keputusan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Direktur Umum dan Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Musi Palembang menimbulkan tanda tanya di kalangan pegawai dan publik.
Dalam pengumuman resmi bernomor 04/PANSELDIRUM–PTMK/X/2025 tertanggal 14 Oktober 2025, tiga nama dinyatakan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), yakni Akhmad Mukhlis, ST, Erwin Adyanto, ST, dan Ferry Kurniawan, ST.
Ketiganya merupakan pejabat internal Tirta Musi, masing-masing menjabat sebagai Asisten Manajer Unit KM 4, Manajer Unit Kalidoni, dan Manajer Unit KM 4.
Namun, dari ketiga nama tersebut, tidak tercantum Hadri, ST, yang saat ini masih menjabat sebagai Direktur Umum dan Keuangan aktif, dengan masa tugas berakhir pada Desember 2025. Padahal, Hadri diketahui juga mengikuti UKK bersama peserta lainnya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: bagaimana mungkin seorang direktur aktif yang sebelumnya dilantik karena telah lulus UKK, kini justru dinyatakan tidak lulus dalam seleksi serupa?
Apakah kelayakan seseorang berubah seiring arah politik, atau ada ‘gelombang lain’ yang menggerakkan peta jabatan di tubuh perusahaan air minum milik daerah tersebut?
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Ir. Ferry Kurniawan menilai proses seleksi calon direksi Tirta Musi terkesan tertutup dan tidak transparan.
“Nilai hasil seleksi Uji Kompetensi dan Kelayakan (UKK) tidak diumumkan ke publik. Bisa saja yang dinyatakan lolos bukanlah orang yang paling layak menduduki jabatan direksi,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).
Menurut Ferry, Pansel seharusnya mengumumkan nilai hasil UKK secara terbuka karena bukan merupakan rahasia negara.
“Harus diumumkan nilainya berapa, jangan hanya menyebut tiga nama saja,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua Pansel Ir A HK M Isnaini Madani, MT, MSi, IAI, belum memberikan tanggapan maupun konfirmasi.
Diamnya pihak Pansel justru menambah kabut dugaan bahwa proses seleksi ini tidak semata-mata soal kemampuan teknis dan manajerial, melainkan juga terkait posisi dan kekuatan politik.
Beberapa pihak menilai, seleksi jabatan strategis di BUMD seperti Tirta Musi kerap kali tidak lepas dari dinamika kekuasaan lokal. Pergantian kepemimpinan pun sering membawa selera politik baru.
“Yang diuji bisa jadi bukan kompetensi, tapi kesesuaian arah. Dan arah itu, kita semua tahu, kadang tidak ditentukan oleh kompas profesional, melainkan oleh arah angin kekuasaan,” ujar seorang sumber internal yang enggan disebut namanya.
Meskipun keputusan Pansel disebut bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, publik tetap berhak mempertanyakan di mana letak transparansi proses seleksi, jika seorang direktur aktif justru tersingkir tanpa alasan terbuka.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
