Saksi Ahli Ungkap Kesalahan Terdakwa Ahmad Nasuhi dan Mukti Sulaiman

Sidang dugaan korupsi Masjid Sriwijaya Palembang

Palembang, Sunselupdate.com – Sidang dugaan korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang, dengan dua terdakwa mantan Sekda Sumsel Mukti Sulaiman dan mantan Plt Karo Kesra Sumsel Ahmad Nasuhi, kembali digelar dengan agenda mendengarkan keterangan dua saksi Ahli.

Saksi Ahli tersebut dihadirkan langsung kehadapan majelis hakim yang diketahui
hakim Abdul Aziz SH MH, di PN Tipikor Palembang, Senin (22/11/2021).

Read More

Jaksa penuntut umum dari Kejati Sumsel Roy Riyadi SH MH terus melancarkan pertanyaan terkait perihal proposal, pengesahan dana hibah serta tujuan dan manfaat dari digelontorkannya dana hibah untuk proyek Masjid Sriwijaya.

Saksi ahli Siswo mengatakan melihat alokasi tujuan dan maaf, contoh perkara Hambalang alokasi ada tapi tujuannya tempat berlatih atlit tidak tercapai.

Sedangkan anggaran tahun 2015 maka penggunaanya untuk 2015 dan prestasinya ditahun yang sama, tetapi anggarannya yang berkurang, maka harus ada laporan terkiat progres penggunaan anggaran dalam tiap proyek secara berkala.

Sementara itu ahli Dr Muzakir SH MH ahli hukum pidana membeberkan bahwa mal administrasi atau pelanggaran administrasi, mekanismenya harus dengan hukum administrasi, sanksinya juga hukum administrasi dengan sanksi dari paling ringan sampai ke berat

“Kalau ada sanksi pidana dalam hukum administrasi, tapi domainnya sanksi administrasi, tidak boleh sanksi pidana jadi utama. Kalau tidak efektif, baru pilihan terakhir sanksi pidana,” ungkapnya

Pejabat yang melaksanakan tugas administrasi keuangan negara, dimana dana sudah disahkan di DPRD, jadi memproses sesuai peruntukannya, menurut ahli itu perbuatan hukum yang sah, jumlah sesuai APBD maka sah, tidak ada penyalah gunaan anggaran.

“Kalau hanya kekerungan administrasi maka prinsipnya administrasi. Kecuali, kalau digunakan yayasan untuk kepentingan pribadi itulah terjadi tindak pidana korupsi. Yayasan menerima dana hibah harus mengikuti prosedur peraturan barang dan jasa pemerintah. Yang paling penting dana tadi diperuntukan untuk pembangunan masjid, lalu yayasan yang mengawasi. Sumber hibah Pemda, kalau sudah dihibahkan maka yayasan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran,” tegas Muzakir.

Pasal menyalah gunakan wewenang, artinya pejabat menyalah gunakan atau melampaui, atau tidak sesuai prosedur atau melampaui, maka setiap pejabat punya wewenang untuk mengambil kebijakan, maka ini tidak melawan hukum.

“Pengertian memperkaya diri, orang lain atau korporasi itu kaitannya dengan UU Tipikor, bahwa pengertianya pindah harta atau uang kepada pribadi atau korporasi dilakukan melawan hukum, maka disitulah ada kerugian negara. Prinsipnya harus meanreal atau niat jahat, harus dibuktikan, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, harus ada mencari keuntungan melawan hukum,” tukas Muzakir.(Ron)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.