Lahat, sumselupdate.com– Keberadaan Rumah Sakit (RS) Pratama di Kecamatan Tanjung Tebat, sudah selesai dibangun. Namun, keberadaan RS Pratama yang bakal jadi solusi bagi warga kecamatan lain agar tidak sulit lagi dapatkan pelayanan kesehatan, hingga kini belum juga difungsikan.
Menurut Ketua Fraksi Partai Gerindra Lahat, Nopran Marjani, belum beroperasinya RS Pratama itu dikarenakan belum tersedianya SDM dan tenaga medis untuk menjalankan RS Pratama.
Nopran membeberkan, berdasarkan hasil laporan Dinas Kesehatan Lahat ke pihaknya, untuk menjalankan RS Pratama dibutuhkan setidaknya tenaga medis terdiri atas 4 dokter spesialis (penyakit dalam, kandungan, anak, bedah), 2 dokter umum, 4 dokter gigi, 80 perawat, 14 perawat gigi, 6 apoteker, 4 asisten apoteker, 4 bidan , 13 radiografer, 2 analisis kesehatan, 10 orang SKM dan 20 orang tenaga administrasi.
“Bangunannya sudah ada, tinggal menunggu tenaga medisnya. Masyarakat harap bersabar, pemerintah daerah tentu ingin RS Pratama ini cepat beroperasi juga. Untuk pemerintah daerah, kami pinta dapat menganggarkan tenaga honor, tenaga medis di RS Pratama, paling tidak dengan standar UMR,” kata Nopran Marjani, Minggu (7/4/2023).
Sementara, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Lahat, Aries Farhan, melalui Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur, Guntur Martandy SSTP MSi menerangkan, SDM untuk RS Pratama memang belum bisa dipenuhi, karena saat ini belum menjadi unit pelayanan.
Untuk bangunan gedung dan peralatan medis, ujarnya lebih lanjut, kemungkinan sudah ada 100 persen. Tapi tentu dibutuhkan SDM untuk menjalankan RS, dan itu tidak sedikit. Mulai dari dokter spesialis, dokter umum, bidan, perawat, laboratorium, sanitarian, ahli gizi, umum, office boy dan lainnya.
“Kemungkinan nanti SDM maupun tenaga kesehatan di RSUD Lahat yang akan dipecah, sebagian bertugas di RS Pratama. Terkait usul kebutuhan tenaga kesehatan di RS Pratama, itu tetap di Dinkes Lahat. Mereka mengusulkannya sendiri melalui aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK). Tapi kita juga tetap usulkan formasi CASN yang dibutuhkan ke BKN pusat,” terang Guntur. (ril)
