Rencana BOT Gedung Walikota Palembang, PKB Sumsel Minta Ditinjau Ulang  

Ketua DPW PKB Provinsi Sumsel Ramlan Holdan.

Palembang, Sumselupdate.com  – Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Ramlan Holdan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang meninjau ulang rencana untuk melakukan Build Operate Transfer (BOT)  gedung Walikota Palembang.

“Pertama kalau BOT harus dikaji ulang, kepentingan BOT untuk apa, apakah untuk objek wisata atau untuk objek ekonomi. Kedua, pindahnya kemana, tempat pindahnya apakah sudah sesuai  dengaan RTRW yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota,” katanya, Kamis (4/3/2021).

Bacaan Lainnya

Lalu menurut mantan anggota Komisi IV DPRD Sumsel ini, kantor Walikota Palembang mengandung nilai sejarah yang sangat tinggi.

“Kalau itu belum dianggap mendesak, kita fokus penanganan Covid-19 dan ekonomi. Dua masalah ini ‘kan belum selesai di Palembang,” katanya.

Berkaca dengan BOT Pasar Cinde yang ternyata gagal dan terbengkalai oleh pihak Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang dan pihak pengembang.

“Lalu keuntungan untuk Kota Palembang dengan BOT ini apa? Kalau sekadar bangun 35 tahun diberikan orang lain, untungnya apa kita selama 35 tahun, kalau itu memang untuk bisnis, apakah itu kawasan bisnis di situ, itu ‘kan gedung perkantoran, tetapi keuntungan untuk Pemkot apa kalau dibangun 35 tahun nanti, apakah dia dapat per tahun atau sekaligus. Bisanya 35 tahun bisa diminta haknya, kalau mau di gedung itu mau dirobohnya, kalau gedung itu memang cagar budaya kita menolak itu,” tegasnya.

Dia menyarankan pihak Pemkot Palembang kalau ingin mendapatkan pendapatan cari dari sektor lain. “Karena keuntungan itu pasti di pihak yang bangun itu,” katanya.

Dia sepakat harus dari awal Pemkot Palembang melibatkan steake holder terkait  rencana BOT gedung Walikota Palembang tersebut seperti dari kalangan arkeolog, sejarawan, budayawan, dan sebagainya.

“Sebenarnya kota itu, aset wisata kita ini luar biasa, termasuk Benteng Kuto Besak yang harus kita jadikan pusat wisata Kota Palembang. Jadi tukar guling dengan rumah sakit dan penduduk benteng harus segera kita cepatkan. Ganti untung jangan ganti rugi, bertahap kita anggarkan tapi di situ jadi pusat wisata Palembang terkonek ‘kan. Jembatan Ampera di situ, Benteng Kuto Besak di situ,” ujarnya.

Senada diungkapkan Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Palembang Sutami Ismail  meminta Walikota Palembang menolak  wacana untuk BOT aset milik Pemkot Palembang terutama gedung Walikota Palembang yang bernilai sejarah.

“Kalau mau pindah, dipindahkan kemana, karena pemindahan kantor Pemkot Palembang ke Kramasan belum ada pembicaraan dengan DPRD Palembang, itu khan setahu aku yang di Kramasan itu tanah Pemprov Sumsel,” katanya.

Apalagi dia melihat kantor Walikota Palembang saat ini masih layak untuk di tempati dan pelayanan di kantor Walikota Palembang sekarang cukup bagus.

“Yang jelas Fraksi PKB DPRD Palembang minta Pemkot Palembang meninjau ulang wacana itu, dan perlu dianalisa, dipikirkan , jangan semata-mata kepentingan  pribadi atau kepentingan politik,” katanya.

Sutami menyarankan kepada pihak Pemkot Palembang dalam pembahasan masalah BOT sejak awal-awal melihat kalangan DPRD Palembang termasuk steake holder terkait seperti sejarawan, budayawan, dan sebagainya.

“Kita juga minta pihak Pemkot Palembang untuk melakukan evaluasi aset-aset yang telah di BOT, seperti pasar 16 Ilir, Pasar Cinde,” ucap Sutami. (bum)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.