Proyek Jalan Tol Inderalaya-Muaraenim Terjadi Hambatan, Nasrun Umar Temui Moeldoko

Pj Bupati Muaraenim H Nasrun Umar menyerahkan kenang-kenangan dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia, Jend TNI (Purn) Moeldoko di Komplek Istana Negara, Jakarta.

Laporan: Endang Saputra

Muaraenim, Sumselupdate.com – Guna mendukung percepatan proyek strategis nasional Jalan Tol Ruas Simpang Inderalaya-Muaraenim dan penyelesaian permasalahan penambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Muaraenim, Kamis (24/6/2021), Pj Bupati Muaraenim H Nasrun Umar melaksanakan pertemuan dengan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia, Jend TNI (Purn) Moeldoko di Komplek Istana Negara, Jakarta.

Bacaan Lainnya

Pada kesempatan ini, HNU sapaan Pj Bupati Muaraenim menjelaskan adanya hambatan dan permasalahan di Kabupaten Muaraenim.

Sehubungan izin usaha penambangan batuan dan penggalian tanah untuk keperluan pembangunan jalan tol dan penambangan batubara ilegal yang saat ini dengan terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) menjadi kewenangan pemerintah pusat.

HNU yang didampingi Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan, Febriansyah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Riswandar, Kabag Hukum Kabupaten Muaraenim, Ratna Purti Prapawati, dan Staf Khusus Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sumatera Selatan, I Gusti Bagus Surya Negara menyampaikan pemerintah daerah mengalami hambatan dalam menyelesaikan kedua permasalahan tersebut mengingat tidak adanya kewenangan.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia, Jend TNI (Purn) Moeldoko.

“Kami jelaskan bahwa untuk penggalian dan pengangkutan tanah timbunan tol, saat ini terdapat dua perusahaan luar daerah pemegang izin usaha pertambangan (IUP) lama yang tidak membayarkan pajaknya ke Kabupaten Muaraenim sehingga menyebabkan potensi kerugian daerah. Di lain pihak ada delapan perusahaan lain yang hendak mengajukan IUP namun perizinan berjalan lambat karena menunggu proses dari pemerintah pusat. Demikian halnya permasalahan PETI yang saat ini menjadi dilema bagi Pemkab Muaraenim. Maka itu kita datang ke sini guna membahas hal ini dengan pemerintah pusat untuk segera dibantu penyelesaian permasalahan ini. Mengingat semua kebijakan ini ada di pusat,” ungkapnya

Menanggapi hal tersebut, Kepala KSP RI Moeldoko yang didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi KSP RI, Nelson Siagian, menyampaikan bahwa pihaknya memahami permasalahan dan keterbatasan yang disampaikan oleh Pemkab Muaraenim.

“Kita memastikan akan mengawal dan mengupayakan tindakan teknis serta telah menyampaikan surat untuk pertemuan dengan Dirjen Minerba, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemen-ESDM),” ujarnya.

Kepala KSP RI juga memuji langkah Pj Bupati dalam menertibkan PETI yang dianggapnya sudah tepat.

“Kita memuji langkah tepat yang dilakukan Pemkab Muara Enim melalui penegakan hukum (law enforcement) yang benar,” terangnya.

Terakhir Moeldoko meminta pemerintah daerah untuk bersabar terkait regulasi PETI ini.

“Namun kami minta untuk bersabar Karena saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Presiden turunan dari Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 untuk mendelegasikan kewenangan Minerba kepada daerah, melalui gubernur sehingga diharapkan meminimalisir hambatan di daerah,” pungkasnya. (**)

 

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.