Pj Bupati Muaraenim Sidak Tambang Ilegal di Tanjung Agung, Temukan Alat Berat dan Penambang

SIDAK: Pj Bupati Muaraenim bersama Forkompinda melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi tambang ilegal di Kecamatan Tanjung Agung

Laporan Endang Saputra

Muaraenim, Sumselupdate.com — Penjabat (Pj) Bupati Muaraenim H Nasrun Umar bersama unsur Forkompimda yakni Dandim 0404 Muaraenim, Letkol Inf Erwin Iswari, Kapolres Muaraenim AKBP Danny Sianiapr, Ketua Pengadilan Negeri Elvin Adrian, dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muaraenim, Nino Adrian, Senin petang (24/05/2021) menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pertambangan tanpa izin (Peti) di Desa Penyandingan dan Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung.

Bacaan Lainnya

Hal ini dilakukan Pi Bupati lantaran merasa geram sekaligus prihatin dengan kondisi yang terus menerus terulang dengan maraknya aktivitas penambangan ilegal atau illegal minning yang terjadi di Kecamatan Tanjung Agung.

Pada kesempatan ini, Pj Bupati Muaraenim tak segan berjalan kaki menerobos kawasan tambang yang tersembunyi di balik rerimbunan kebun maupun ladang warga.

Beberapa kendaraan dan alat berat yang diduga digunakan oleh penambang berhasil disita. Ada juga penambang turut diamankan oleh Polres Muaraenim.

Pj Bupati Muaraenim mengingatkan jika kegiatan penambangan tanpa izin merupakan tindakan ilegal yang melanggar aturan hukum.

“Kami kembali mengingatkan bahwa penambangan tanpa izin atau illegal minning ini perbuatan melanggar hukum. Maka itu kami mengimbau untuk dapat menghentikan kegiatan ini sampai ada aturan yang jelas terkait hal ini,” imbaunya.

Dijelaskan HNU juga kegiatan illegal minning ini berbahaya dan juga merusak lingkungan karena dilakukan tanpa prosedur dan aturan yang jelas.

“Kegiatan ini cukup berbahaya karena safety-nya tidak sesuai standar yang ada dan juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan,” jelasnya.

Lebih lanjut HNU berjanji akan menindak tegas jika nantinya ada oknum aparaturnya yang terlibat dalam penambangan ilegal ini.

“Kita akan bertindak tegas jika ada oknum aparatur kita yang terlibat dalam kegiatan ini,” tegasnya.

Dilanjutkannya, bahwa Pemkab Muaraenim bersama TNI-Polri sudah sejak lama mengupayakan penertiban, mulai dari sosialisasi, penerbitan Surat Edaran Bupati, pembentukan tim terpadu, gelar pasukan, razia, hingga penertiban dan penindakan.

“Namun permasalahan tersebut masih belum berhasil, apalagi sejak terbitnya UU No. 23/2014 yang mengatur kewenangan pertambangan Minerba menjadi urusan pemerintahan provinsi dan kemudian terbit UU No. 3/2020 yang mengembalikan kewenangannya ke pemerintah pusat, maka permasalahan ini sudah berada diluar kewenangan daerah,” bebernya.

Selanjutnya, ia mengatakan sebagai kepala daerah, ia menegaskan bahwa dirinya memiliki rasa tanggung jawab untuk melindungi warganya dari risiko kecelakaan tambang maupun kerusakan lingkungan sehingga dirinya siap bekerja sama dengan TNI-Polri dan pihak manapun untuk menghentikan kegiatan ilegal tersebut.

“Selaku kepala daerah saya bersama Forkompimda merasa bertanggung jawab melindungi warga kita dari risiko kecelakaan tambang maupun kerusakan lingkungan sehingga kami siap bekerja sama dengan TNI-Polri dan pihak manapun untuk menghentikan kegiatan ilegal ini,”pungkasnya.(**)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.