Palembang, Sumselupdate.com — Sebulan lebih mahasiswi korban dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oknum dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang masih dihantui dengan perasaan trauma terlebih kini dia juga tengah mengikuti ujian semester.
Oleh karena itu, beberapa waktu lalu korban melalui penasihat hukumnya bersurat menuntut rektorat menonaktifkan oknum dosen berinisial HM tersebut.
Surat permohonan tersebut guna menjamin dan memastikan hak-hak akademik dan hak mahasiswa sebagai pengadu aman tanpa di persulit ataupun di intervensi.
Penasihat hukum korban Titis Rachmawati SH MH CLA menilai menonaktifkan oknum dosen tersebut merupakan hal yang mendesak dan harus segera di tindak lanjuti.
Titis menilai seharus Rektor UMP Menurutnya, tak hanya membentuk Tim Investigasi rektorat juga semestinya membentuk Satgas Pencegahan dan Penangan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS.
“Satgas PPKS ini yang nantinya akan membantu memberikan sanksi administratif dan perlindungan awal bagi korban mahasiswa, apabila terjadi kasus-kasus kekerasan seksual dalam kampus yang sering terjadi,” ucap Titis.
Padahal Satgas PPKS, telah diatur dalam Permendikbud no 30 th 2021 dan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 yang menyempurnakan aturan tersebut.
Titis menjelaskan aturan ini menggunakan standar pembuktian administrasi yang berfokus pada lingkungan kampus yang aman.
“Kalau merujuk aturan tsb pada dasarnya kampus wajib bertindak cepat dan tegas tanpa harus bergantung pada proses peradilan pidana,” ucapnya.
Titis mendorong rektorat dapat bertindak cepat dan tegas dalam mengambil keputusan yang tepat tanpa perlu mempertimbangkan proses hukum yang masih dalam proses di kepolisian.
“Jika dalam hasil yang ditemukan Satgas PPKS ditemukan bukti melanggar kode etik, itu sudah cukup bagi Rektor untuk memecat atau menskors oknum dosen sebagai pelakunya. Apalagi pelaporan ke kampus sudah dua orang mahasiswa menjadi korban,” pungkasnya.
Sebelumnya, Tim Investigasi yang dibentuk Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan dugaan pelecehan yang diduga dilakukan oknum dosen terhadap mahasiswinya.
Penyelidikan yang dilakukan Tim Investigasi bentukan Fakultas Hukum UMP itu menindaklanjuti laporan dari seorang mahasiswi.
Berbeda dengan proses di kepolisian, Tim Investigasi yang dibentuk bertugas untuk menemukan pelanggaran etik serta menyimpulkan peristiwa itu sebagai bahan pertimbangan kampus.
“Tim Investigasi telah menyelesaikan pemeriksaan, baik memeriksa pihak pelapor, terlapor dan saksi saksi yang diajukan berjumlah dua orang dan bukti bukti yang diberikan,” ucap Dr Suharyono SH MH ketua Tim Investigasi FH UMP, Selasa (13/01).
Dr Suharyono menyebut saksi yang diperiksa dalam perkara ini selain pelapor dan terlapor juga memeriksa masing-masing dua orang saksi.
Tak hanya mengumpulkan keterang dan bukti, Tim Investigasi juga telah mendatangi kantor hukum terlapor yang disebut terjadinya peristiwa dugaan pelecehan tersebut.
Dr Suharyono mengklaim Tim Investigasi dalam prosesnya mengedepankan prinsip transparansi dan tanpa memihak.
“Untuk hasilnya tidak bisa kita sampaikan ke media, tapi hasil tersebut sudah kita sampaikan ke fakultas kemudian nanti ditelaah kemudian diberikan ke rektorat,” ucap Suharyono.
Berkaitan dengan perkara itu, Suharyono juga mengakui ada surat permohonan dari korban yang meminta pihak kampus untuk menonaktifkan terlapor sebagai dosen aktif selagi proses hukum yang berlangsung.
“Saya mendengar terkait adanya surat yang disampaikan penasihat hukum korban, tapi sepertinya itu ditujukan ke pihak rektor,” ucap Suharyono.(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
