Palembang, Sumselupdate.com – Tingkat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Utama Palembang masih di bawah capaian nasional. Yakni, masih masih sekitar lima puluh persen atau masih lebih rendah dari angka nasional yang telah mencapai tujuh puluh persen.
Hal tersebut disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Palembang, Diah Sofiawati, di acara Temu Media antara BPJS Kesehatan Palembang dengan Wartawan di Cooca Casual Dining & Cake Shop Jl Merbau, Palembang, Jum’at (31/3/2017).
Menurut Diah, pihaknya menargetkan pada tahun 2017 terjadi penambahan sebanyak 600 ribu peserta sehingga pada akhir tahun nanti total peserta diharapkan bisa mencapai sekitar 3 juta. Ia pun menyebut saat ini capaian peserta masih di angka sekitar 2 jutaan.
Saat ditanya penyebab jumlah peserta yang masih di bawah nasional, ia pun menyebutkan sejumlah faktor.
“Di antaranya karena kesadaran masyarakat, akses pendaftaran, masih belum maksimalnya integrasi Jamkesda di wilayah Palembang. Saat ini Jamkesda yang sudah terintegrasi baru dari Pemda Musi Banyuasin dan Banyuasin, sementara tiga Pemda lainnya (Kota Palembang, Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir-red) masih dalam proses”, jelasnya.
BPJS Kesehatan Cabang Utama Palembang, lanjutnya, terus berkomitmen dan telah menjalankan sejumlah program terobosan agar target nasional pada awal 2019 peserta JKN-KIS sudah harus mencapai seratus persen bisa tercapai.
“Pada tahun ini kami telah banyak membuka chanel-chanel pendaftaran, seperti melalui care center. Kemudian kita melalui kantor pusat telah bekerja sama dengan Lippo Group sehingga nanti per 1 April peserta bisa mendaftarkan dirinya di group-group Lippo seperti Palembang Icon, Palembang Square dan Lippo Jakabaring”, ujarnya.
Selain itu, telah dijalankan program pendaftaran drop box, BPJS mobile screening, dan bentuk kerja sama lainnya dengan para merchands.
Dia pun berharap masukan dan saran dari semua elemen masyarakat, terkhusus rekan-rekan media, dalam rangka mendukung terwujudnya jaminan kesehatan (JKN-KIS) yang berkualitas dan berkesinambungan bagi seluruh penduduk Indonesia pada 2019. (shn)











