Perketat Izin Bangunan di Palembang, Kembalikan Fungsi Rawa!

Salah satu lahan kosong yang masih menjadi wilayah serapan air.

Palembang, Sumselupdate.com – Palembang memiliki luas 40.000 Hektare (Ha) dan pada 2015 luas lahan rawa tinggal 22.000 Ha. Menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan. Rawa harus dijaga dan aturan dari pembangunan harus diperkatat.

Saat ini Kota Palembang masih terdapat 52,24 persen tanah yang tergenang oleh air (data statistik 1990). Dengan topografi Palembang yang rawa, maka lahannya harus dijaga keseimbangannya, dengan tidak semua dialih fungsikan atau dibangun.

Bacaan Lainnya

Dosen Ilmu Tanah Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr. Momon Sodik Imanudin, SP. M.Sc, mengatakan, fungsi rawa perlu dikembalikan. Ketika terjadi perubahan rawa menjadi lahan terbangun berdampak negative, karena perubahan tersebut mengkibatkan fungsi rawa sebagai penampung air tidak dapat dilakukan secara maksimal, sehingga menyebabkan banjir.

“Perlu upaya peningkatan kapasitas simpanan air, yakni dengan selamatkan rawa yang masih ada, stop penimbunan perketat izin membangun diatas lahan rawa, peningkatan jumlah kolam retensi, pembangunan long storage kombinasi  DAM bertingkat, sumur resapan, ujicoba di kantor, area pelayanan publik dan halaman mesjid, ada subsidi, Biopori  halaman kantor, sekolah, perumahan, Harus diperdakan wajib,” katanya.

Jika ini tidak dipertegas, maka dikhawatir rawa musnah. Maka harus ada lahan rawa diperkotaan yang dibebaskan untuk membangun musium rawa sebagai peninggalan untuk anak cucu ‘Wong Palembang’. Khawatirnya nanti tidak lagi kenal iwak gabus, sepat, dan tidak sadar dilahirkan nenek moyangnya di atas tanah rawa.

Kemudian, perlu adanya proporsi yang ditetapkan dalam regulasi kota tentang luasan kawasan terbangun dan kawasan lindung dan disertai kebijakan insentif dan dis-insentif dalam pemanfaatannya. Dan memanfaatkan lahan rawa sebagai kawasan konservasi dan kawasan wisata alam, sehingga terhindar dari pengalihan fungsi lahan.

Peningkatan partisipatif masyarakat, edukasi dini, penyuluhan, pelatihan Sistem drainase kota harus mampu menampung air limpasan sementara sebelum masuk ke Sungai Musi. Perketat perijinan pembangunan di lahan rawa, dan sangsi tegas yang melanggar drainase kota dan pengeloaan banjir harus didorong untuk satu cabang dinas mengingat beban kerja sangat berat.

“Saran/rekomendasi, perlu ada standarisasi dimensi saluran drainase untuk berbagai level, mikro, meso dan makro. Terutama di jalan protokol, terkait pemanfaatan rawa, sosialisasi perda ke tingkat kelurahan, inventarisasi rawa yang ada untuk segara direncakan pembangunan kolam atau embung, kewajiban membangun sumur resapan di pusat bisnis, ruko dan komplek perumahan yang tadinya berasal dari rawa, dan pembentukan kelompok komunitas cinta rawa,” jelasnya.

Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Ahmad Bastari mengatakan, dalam mengembalikan fungsi rawa, pihaknya melakukan  penambahan daerah resapan air dengan mebebaskan lahan untuk daerah resapan air, pembangunan kolam retensi.

“Saat ini Palembang sudah punya 46 kolam retensi (ada lahan hibah masyarakat, perusahaan, dan pembebasan dari pemerintah dengan total luas kolam retensi  60 Ha),” katanya. (Iya)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.