Penyidik Kejati Sumsel Akan Terus Kembangkan Kasus Alih Fungsi Lahan yang Menyeret Mantan Bupati Muaraenim

Aspidsus Kejati Sumsel, Zet Tadung Allo SH MH, dalam konfrensi pers bersama awak media di Gedung Kejati Sumsel, Senin (23/11/2020).

Palembang, Sumselupdate.com – Mantan Bupati Muaraenim periode 2014-2018, Muzakir Sai Sohar dinyatakan sebagai satu dari empat tersangka dalam kasus dugaan suap alih fungsi lahan di Kabupaten Muaraenim, Provinsi Sumatera Selatan.

Kejati Sumsel menyatakan jika Muzakir Sai Sohar diduga menerima uang fee Rp600 juta dari nilai kontrak  400.000 US dollar atau sebesar Rp5,8 miliar dari PT Perkebunan Mitra Ogan terkait pengurusan perubahan fungsi kawasan hutan produksi konversi menjadi kawasan hutan tetap.

Bacaan Lainnya

Hal ini disampaikan oleh Aspidsus Kejati Sumsel, Zet Tadung Allo SH MH, dalam konfrensi pers bersama awak media di Gedung Kejati Sumsel, Senin (23/11/2020).

Zet Tadung Allo mengatakan, pihaknya masih melakukan pengembangan dari kasus alih fungsi lahan ini.

“Masih ada kemungkinan kita lakukan pengembangan dari kasus ini. Karena isi ahli fungsi lahan itu ‘kan banyak. Jadi kita masih melakukan pengembangan,” terangnya.

Ditegaskannya juga selama 20 hari ke depan pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan terhadap ketiga tersangka lainnya.

“Iya selama 20 hari kedepan ia (Muzakir Sai Sohar –red) ditetapkan sebagai tahanan Rutan Pakjo sampai pemeriksaan selesai. Begitu pun dengan para tersangka lainnya,” jelasnya.

Ia juga menyatakan akibat perbuatannya keempat tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 uu no 20 tahun 2001 dan pasal 11 atau 12 B UU no 31 tahun 99 jo UU No 20 tahun 2001 dengan ancaman Maksimal 20 tahun penjara dan min 4 tahun penjara maksimal 12 tahun penjara.

Mantan Bupati Muaraenim periode 2014-2018, Muzakir Sai Sohar resmi ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel, Senin (23/11/2020).

Muzakir Sai Sohar Membantah

Sementara itu, Firmansyah, SH yang merupakan kuasa hukum, Muzakir Sai Sohar dengan tegas membantah kliennya menerima hadiah atau fee dari PT Perkebunan Mitra Ogan.

“Dalam pemeriksaan kali ini masih seputar dokumentasi dan usulan. Kali ini ditegaskan jika dokumentasi dan usulan yang dikeluarkan oleh klien kami, Muzakir Sai Sohar, itu telah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku di Pemerintahan Kabupaten Muaraenim,” ujar Firmansyah saat dikonfirmasi oleh awak media, Senin (23/11/2020).

Ia menjelaskan bahwasanya, dokumentasi dan usulan dari kliennya telah sesuai prosedur, jika nantinya disetujui atau tidak, merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan.

Firmasyah kembali menegaskan jika kliennya, Muzakir Sai Sohar tidak pernah menerima apapun dari PT Perkebunan Mitra Ogan.

“Klien kami tidak ada menerima apapun dari PT Mitra Ogan. Memang ada PT Mitra Ogan datang ke Pemkab Muaraenim terkait dokumentasi itu,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui Mantan Bupati Muaraenim periode 2014-2018, Muzakir Sai Sohar resmi ditahan penyidik Kejati Sumsel, sore tadi.

Sebelum dijebloskan ke dalam sel tahanan Rutan Klas I Palembang, Muzakir Sai Sohar menjalani pemeriksaan selama lima jam di Lantai VI Gedung Kejati Sumsel.

Penahanan Muzakir Sai Sohar lantaran terjerat kasus dugaan perkara alih fungsi lahan perkebunan PT Mitra Ogan tahun 2014 yang menyebabkan dugaan kerugian negara sebesar Rp5,8 miliar.

Proses penahanan mantan orang nomor satu di Muaraenim menyusul tiga tersangka lainnya yang sebelumnya sudah ditahan, yakni, HM Anjapri mantan Dirut PT Mitra Ogan.

Kemudian, Yan Satyananda yang merupakan mantan Kabag Akuntansi PT Perkebunan Mitra Ogan serta Abunawar Basyeban SH MH selaku konsultan.

Muzakir yang terlihat keluar dari ruang pemeriksaan Lantai VI Gedung Kejati Sumsel, pukul 16.20 WIB, tampak sudah mengenakan rompi tahanan berwarna merah.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumsel  Zet Tadung Allo, mengatakan hari ini tersangka Muzakir Sai Sohar, resmi penahanannya dialihkan dari tahanan kota menjadi tahanan rutan.

“Setelah kemarin sempat dinyatakan reaktif, hari ini tersangka Ir Muzakir bin Sai Sohar resmi kita alihkan penahanan kota menjadi tahanan Rutan Klas I Pakjo Palembang. Tersangka ditahan berdasarkan surat perintah penahanan terhitung mulai tanggal 23 November sampai dengan 1 Desember 2020,” jelas Zet Tadung Allo saat menggelar konferensi pers di Kejati Sumsel.

Diketahui, perkara ini bermula pada tahun 2014, PT Perkebunan Mitra Ogan melakukan kerja sama dengan Konsultan Hukum Abunawar Basyeban yang saat ini juga sudah ditahan dalam kasus yang sama oleh penyidik Kejati Sumsel di Rutan Pakjo Palembang.

Kasus merupakan pekerjaan pengurusan perubahan fungsi kawasan hutan produksi konversi menjadi kawasan hutan tetap dengan nilal kontrak sebesar Rp5.850.000.000, dengan penunjukan langsung (PL).

Dalam pelaksanaannya ternyata dilaksanakan langsung oleh PT Perkebunan Mitra Ogan bukan oleh Kantor Hukum Abunawar Basyeban sebagaimana dalam kontrak.

Namun pihak PT Perkebunan Mitra Ogan tetap membayarkan kepada pihak kantor Hukum Abunawar Basyeban sebesar total Rp5.850.000.000.

Proses pembayaran dilakukan empat  tahap melalui rekening An Abunawar Basyeban dan pada hari itu juga atau di hari yang sama uang tersebut ditarik kembali oleh pihak PT Perkebunan Mitra Ogan.

Kemudian, dana yang sudah dicairkan itu ditukar pecahan US dolar 400.000. Kemudian dalam bentuk mata uang dolar Amerika 400.000 US dollar, diserahkan kepada Bupati Muaraenim yang saat itu dijabat oleh tersangka Muzakir Sai Sohar.

Penyerahan tersebut sebanyak lima tahap, mulai bulan Februari sampal bulan Mei 2014. (ron)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.