Laporan Endang Saputra
Muaraenim, Sunselupdate.com — Pemerintah Kabupaten Muaraenim serius dalam penanganan inflasi daerah yang mengancam sejumlah daerah di Indonesia.
Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Pj.Bupati Muaraenim, Kurniawan dalam acara High Level Meeting, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Selatan, Senin (10/10/2022) yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan H Mawardi Yahya dan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Erwin Soeriadiamadja di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang.
Dikatakan Pj Bupati Muaraenim, High Level Meeting TPID Se-Sumsel sendiri membahas tentang perkembangan inflasi khususnya wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
“Dalam paparan Bank Indonesia disebutkan secara nasional Provinsi Sumatera Selatan mengalami inflasi sebesar 6,94 persen (yoy) pada bulan September 2022. Dimana BI menyikapi Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 bersama Presiden RI memberikan arahan agar Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat sinergi di pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan. Sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional,” ungkap Pj Bupati Muaraenim, Senin (10/10/2022) dalam keterangan persnya melalui Humas Protokol Pimpinan Pemkab Muaraenim.
Kemudian, Ditegaskan Pj Bupati babwa Pemkab Muaraenim siap melaksanakan instruksi Gubernur Sumsel untuk mengendalikan inflasi dengan mengantisipasi kenaikan harga pangan melalui program operasi pasar.
“Kita siap melaksanakan instruksi gubernur dan melakukan operasi pasar. Selain itu dalam upaya menekan inflasi Pemkab Muaraenim juga siap memaksimalkan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang digagas Gubernur Sumsel H. Herman Deru,” tegasnya.
Lebih lanjut Pj.Bupati menekankan OPD khususnya Dinas Perdagangan Kabupaten Muaraenim untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Povinsi Sumatera Selatan.
“Saya juga menekankan kepada OPD terkait dalam hal imi Dinas Perdagangan untuk tetap terus berkoordinasi ke Dinas Perdagangan Provinsi maupun pihak terkait lainnya,” pungkasnya.(**)











