Bangka Barat, Sumselupdate.com – Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) menggelar rapat koordinasi wajib belajar 13 tahun Tahun 2025 dan penanganan anak tidak sekolah di OR II Setda Babar pada Kamis (12/6/2025) pagi.
Dalam sambutannya, Bupati Bangka Barat, Markus menegaskan rakor ini bertujuan untuk membahas implementasi wajib belajar 13 tahun dan penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Bangka Barat.
Ia menekankan pentingnya pendidikan usia dini sebagai pondasi krusial bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional anak.
Markus menegaskan kebijakan wajib belajar 13 tahun dengan memasukkan 1 tahun pra-sekolah sebagai bagian integral adalah langkah strategis yang patut diapresiasi dan didukung oleh semua pihak.
Ia juga menekankan pentingnya menjamin kualitas pendidik PAUD, akses yang merata di daerah terpencil, serta kurikulum yang relevan dan kontekstual.
Markus juga membahas isu anak tidak sekolah di Kabupaten Bangka Barat, yang bukan hanya sebagai statistik atau deviasi dari norma wajib belajar, melainkan sebagai representasi nyata dari kesenjangan struktural yang harus ditangani secara sistemik.
Ia menekankan pentingnya pendekatan yang bersifat inklusif, berbasis data, dan berorientasi pada kebutuhan anak dalam penanganan anak tidak sekolah.
Markus berharap kepada semua pihak untuk terus berkolaborasi dalam menjaga hak anak usia dini agar bisa tumbuh berkembang secara holistik untuk menuju masa depan yang lebih baik.
Ia juga berharap bahwa langkah yang diambil hari ini dapat menjadi kontribusi nyata dalam memperjuangkan hak pendidikan yang setara dan berkeadilan.
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
