Palembang, Sumselupdate.com – Sekitar 900 siswa jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Palembang belum masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Dari jumlah tersebut, sekitar 100 siswa merupakan pelajar SMP, sedangkan mayoritas lainnya berasal dari jenjang SD.
Kondisi ini menjadi perhatian Dinas Pendidikan Kota Palembang karena para siswa tersebut sebelumnya telah mengikuti dan dinyatakan lolos dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Affan Prapanca mengatakan, persoalan siswa yang belum masuk Dapodik tidak hanya ditemukan pada sekolah yang selama ini dianggap favorit, tetapi juga terjadi di sejumlah sekolah lainnya.
“Totalnya 900-an siswa SD dan SMP yang tidak masuk Dapodik. Di antaranya sekitar 100 siswa SMP, paling banyak SD. Ini tidak hanya terjadi di sekolah favorit, sekolah lain juga ada,” ujar Affan, Rabu (19/8/2026).
Menurut Affan, persoalan tersebut telah dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Pihaknya juga berencana berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi terkait status pendidikan para siswa.
Dinas Pendidikan Kota Palembang, kata dia, telah menyiapkan satuan pendidikan dengan kapasitas yang dinilai masih mampu menampung para siswa tersebut.
“Kita sudah menyiapkan tempat, kapasitas satuan pendidikan tidak ada masalah. Saat identifikasi dan verifikasi memang ada batasan-batasan dari Kementerian. Ini yang akan kita usulkan agar mendapatkan relaksasi,” katanya.
Affan berharap komunikasi dengan pemerintah pusat dapat dilakukan dalam pekan depan. Sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan kementerian diharapkan dapat menjadi jalan keluar agar para siswa segera tercatat dalam Dapodik.
Ia menjelaskan, secara umum kapasitas SD dan SMP di Kota Palembang masih mencukupi. Namun, dalam proses identifikasi dan verifikasi sebelumnya terdapat penilaian terkait kesiapan satuan pendidikan yang dianggap belum memenuhi ketentuan.
“Padahal sebenarnya satuan pendidikan kita siap dan kapasitasnya tersedia,” ujarnya.
Selain persoalan daya tampung, Affan menyoroti kebijakan sejumlah sekolah yang mengurangi jumlah rombongan belajar (rombel). Menurutnya, pengurangan rombel tidak hanya berdampak terhadap penerimaan siswa, tetapi juga berimplikasi terhadap jam mengajar guru.
“Sekolah mengurangi rombel, mengurangi daya tampung, yang berimplikasi kepada guru yang kehilangan jam mengajar,” jelasnya.
Kondisi belum masuknya ratusan siswa ke Dapodik juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua. Mereka khawatir status pendidikan anaknya bermasalah hingga berujung pada kemungkinan dikeluarkan dari sekolah.
Dinas Pendidikan Kota Palembang turut mengantisipasi persoalan tersebut agar tidak berdampak terhadap angka putus sekolah.
Affan menilai sekitar 900 siswa tersebut semestinya dapat masuk Dapodik karena telah mengikuti dan dinyatakan lolos SPMB secara resmi.
“Seharusnya memang dijamin 900 siswa tersebut masuk Dapodik, karena mereka sudah lolos seleksi SPMB secara resmi. Tinggal kita sinkronisasikan saja agar ini diproses,” katanya.
Terpisah, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pemerintah kota telah menyurati lembaga penjamin mutu pendidikan terkait persoalan tersebut.
Pemkot Palembang juga meminta dukungan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Dewan Pendidikan Kota Palembang agar persoalan tersebut segera mendapatkan solusi.
“Saya minta peran aktif Dinas Pendidikan, PGRI, dan Dewan Pendidikan untuk terus mengupayakan ini sehingga para orang tua tidak khawatir dan siswa tetap sekolah serta terdaftar di Dapodik,” kata Ratu Dewa.
Pemkot Palembang berharap koordinasi lintas lembaga tersebut dapat menghasilkan solusi sehingga seluruh siswa yang telah dinyatakan lolos SPMB dapat memperoleh kepastian status pendidikan dan tercatat dalam Dapodik.
(**)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
