Pangkalan Balai, Sumselupdate.com – Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia, Bupati Banyuasin Askolani menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebaliknya, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta bekerja lebih disiplin, inovatif, dan mempercepat realisasi program pembangunan agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Askolani saat memimpin Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Percepatan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2026 di Ruang Rapat Guest House Rumah Dinas Bupati Banyuasin. Rapat dihadiri seluruh Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, serta Camat se-Kabupaten Banyuasin.
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa setiap pimpinan perangkat daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Karena itu, seluruh kebijakan maupun pelaksanaan program harus tetap mengacu pada aturan administrasi dan ketentuan teknis yang berlaku.
“Ikuti aturan secara administratif maupun teknis dengan tepat, sehingga kita tidak salah langkah dalam mengambil kebijakan meskipun seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan,” tegas Askolani.
Menurutnya, tantangan keterbatasan anggaran harus dijawab dengan semangat kerja yang lebih tinggi, bukan dengan keluhan. Ia meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memperkuat sinergi, menjaga kekompakan, serta saling mengingatkan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Askolani juga mengajak seluruh OPD untuk terus meningkatkan kapasitas diri, menjaga integritas, moralitas, serta tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat. Ia menilai pelayanan publik harus terus mengalami peningkatan meskipun kemampuan keuangan daerah sedang mengalami penurunan.
“Saya harapkan kendati keuangan turun, pelayanan publik kepada masyarakat justru harus meningkat dan terus diperbaiki. Jangan banyak mengeluh. Kita harus lebih disiplin, meningkatkan kemampuan, memperbaiki diri, berintegritas, bermoral, dan bertanggung jawab sebagai pelayan masyarakat,” ujarnya.
Selain meningkatkan kualitas pelayanan, Bupati juga menyoroti pentingnya percepatan realisasi anggaran sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Ia meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi lintas OPD agar tidak ada kegiatan yang tertunda akibat persoalan administrasi maupun lemahnya komunikasi.
Menurutnya, anggaran yang telah dialokasikan harus segera direalisasikan secara tepat sasaran, berkualitas, dan tetap mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Banyuasin.
“Setiap OPD harus memiliki komitmen yang sama untuk mempercepat realisasi anggaran. Jangan sampai ada kegiatan yang tertunda karena persoalan administrasi atau lemahnya koordinasi. Anggaran yang telah dialokasikan harus segera direalisasikan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Askolani.
Melalui rapat evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menegaskan komitmennya untuk menjaga kinerja pemerintahan tetap optimal di tengah tantangan efisiensi anggaran, dengan mengedepankan pelayanan publik, percepatan pembangunan, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel. (**)











