Palembang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Selatan mendorong penguatan pemahaman moderasi beragama secara berkelanjutan, termasuk bagi mantan anggota Jamaah Islamiyah (JI).
Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenag Sumsel Syafitri Irwan saat menghadiri pembukaan kegiatan Transformasi Ideologi bertajuk “Jalan Menuju Wasathiyah: Membangun Kesadaran Baru Ideologi Sehat dan Moderat” yang digelar Densus 88 Anti Teror Polri Satgas Wilayah Sumatera Selatan di Hotel Fave Palembang, Rabu (16/9/2026).
Kegiatan tersebut diikuti 48 peserta yang disebut sebagai mantan anggota JI dari Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kota Palembang.
Pembukaan kegiatan turut dihadiri Kasatgaswil Sumsel Densus 88 Anti Teror Kombes Pol Beni Kusworo, Direktur Intelkam Polda Sumsel Kombes Pol Tony Budhi Susetyo, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov Sumsel Arinarsa JS, Sekretaris PWNU Sumsel, Ketua Baznas Sumsel, serta sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Dalam arahannya, Syafitri mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, upaya membangun kerukunan dan memperkuat moderasi beragama membutuhkan proses yang dilakukan secara konsisten.
“Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Densus 88. Merawat kerukunan dan moderasi beragama ini tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi harus berkelanjutan dan terus-menerus,” kata Syafitri.
Ia mengatakan Kemenag terus berupaya memperkuat moderasi beragama di berbagai tingkatan, mulai dari penguatan wawasan aparatur sipil negara (ASN) hingga pembinaan masyarakat.
Syafitri juga menekankan pentingnya memahami keberagaman sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Menurutnya, perbedaan suku, etnis, kondisi geografis, maupun latar belakang merupakan bagian dari kehidupan bangsa yang perlu disikapi dengan saling menghargai.
“Allah menciptakan kita berbeda-beda bukan untuk saling membenci atau bermusuhan, melainkan untuk saling mengenal,” ujarnya.
Ia menilai keberagaman Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, wilayah, dan latar belakang merupakan bagian penting dari perjalanan bangsa dalam menjaga persatuan.
Dalam kesempatan tersebut, Syafitri juga menyampaikan bahwa kritik terhadap pemerintah maupun perjalanan bangsa merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat selama disampaikan secara konstruktif.
“Kritik dan protes itu hal yang baik untuk kemajuan suatu negara. Negara tidak akan maju jika tidak dikritik. Namun, jangan sampai kritik dan protes yang kita lakukan justru merusak bingkai Bhinneka Tunggal Ika,” katanya.
Syafitri menegaskan, upaya menjaga kerukunan dan memperkuat pemahaman moderasi beragama membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, penguatan moderasi beragama diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam menjaga persatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Yang dinilai di hadapan Allah bukanlah perbedaan, melainkan tingkat ketakwaan dan kesalehan kita,” pungkasnya.
(**)











