Mempertanyakan Integritas Penyelenggara Pemilu

DALAM negara demokrasi rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Indonesia termasuk sebagai penganut demokrasi modern yang menjalankan demokrasi perwakilan. Manifestasi kekuasaan dan kedaulatan dituangkan dalam sebuah kontrak sosial di masyarakat melalui penunjukan wakil lewat sebuah sistem pemilihan umum (Pemilu).

Dalam Konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. UUD Negara Republik Indonesia juga menyatakan bahwa negara Indonesia menganut paham demokrasi. Seperti tertuang dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar. Konsep negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democracy) dan negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat). Keduanya harus berjalan beriringan dan saling melengkapi dalam sebuah negara demokrasi konstitusional. Pelaksanaan demokrasi  berdiri di atas prinsip persamaan, setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama dimata hukum dan pemerintahan.

Bacaan Lainnya

Tahun 2019 disebut-sebut sebagai tahun politik. Sebab, pada tahun 2019 akan digelar pesta demokrasi bangsa Indonesia berupa Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2019-2024 yang menentukan nasib bangsa Indonesia lima tahun kedepan.

Berangkat dari Universal Declaration on Democracy ditegaskan bahwa elemen kunci untuk menjalankan demokrasi adalah dengan cara menyelenggarakan pemilu jujur dan adil secara berkala.

Dalam demokrasi perwakilan seperti disebutkan di atas, Pemilu adalah upaya pelibatan rakyat dalam pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan tersebut melalui partisipasi, representasi dan pengawasan. Dengan kata lain, demokrasi perwakilan mengalihkan fungsi pemerintahan dari rakyat kepada lembaga-lembaga negara, melalui proses demokrasi yakni pemilu.

Sukses atau tidaknya suatu Pemilu tidak hanya dilihat dari terlaksananya semua tahapan hingga terisinya semua jabatan yang diperebutkan seperti anggota DPR dan Presiden. Pemilu yang berhasil adalah Pemilu yang bebas dari cara-cara yang penuh dengan pelanggaran dan kecurangan yang bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil.

Asas jujur dan adil tersebut mengikat tidak hanya kepada pemilih maupun peserta Pemilu, tetapi juga penyelenggara (KPU dan Bawaslu beserta seluruh komponen-komponennya). Juga tidak hanya terwujud dalam mekanisme prosedural pelaksanaan Pemilu, tetapi juga harus terwujud dalam segala tindakan penyelenggara, peserta, pemilih, bahkan pejabat pemerintah. Sehingga asas tersebut dapat menjadi spirit keseluruhan pelaksanaan Pemilu. Karena faktanya, dalam pelaksanaan Pemilu sering kali ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri.

Sebagai ikhtiar mewujudkan pemilu yang berkualitas, sehingga legitimasi hasil pemilu dapat diakui, 3 (tiga) prasyarat integritas hendaknya dipenuhi. Pertama, integritas pada proses tahapan-tahapan Pemilu. Kedua, integritas pada hasil-hasil Pemilu. Ketiga, integritas proses dan hasil sangat tergantung pula pada bagaimana integritas para pelaksana di lapangan atau penyelenggara Pemilu-nya.

Mulai dari Proses Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

Prinsip integritas, jujur, mandiri, adil dan akuntabel harus dijunjung tinggi dalam proses rekrutmen penyelenggara Pemilu. Selain itu prinsip profesionalitas, penghormatan atas hak-hak sipil dan politik dari warga negara, serta perhatian pada track record calon-calon penyelenggara yang muncul harus menjadi perhatian serius. Bila tidak memegang prinsip-prinsip tersebut, dikhawatirkan nanti penyelenggara sendiri yang berpotensi besar menghambat terwujudnya Pemilu yang berkualitas.

Sementara itu diketahui bahwa keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan dan menjaga kemandirian, integritas, dan kredibelitas penyelenggara Pemilu. Selama ini eksistensi DKPP juga cukup strategis untuk mengimbangi dan mengawasi (check and balance) kinerja KPU dan Bawaslu dengan jajarannya. Di sini, sudah seharusnya putusan-putusan DKPP kepada exiting penyelenggara Pemilu yang telah terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran harus dipedomani untuk menentukan anggota penyelenggara di periode selanjutnya.

Anehnya, mencermati nama-nama anggota Bawaslu Kabupaten masa bakti 2018-2023 yang telah ditetapkan Bawaslu RI baru-baru ini, justru banyak pertanyaan muncul di masyarakat. Sebab, masih banyaknya exiting panwaslu kabupaten yang pernah tersangkut kasus pelanggaran etik justru masih terpilih dan menjabat kembali. Fakta ini tentu akan berdampak serius, yakni runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu yang bersih, jujur dan adil.

Jika mengacu pada prinsip akuntabel penyelenggara pemilu yang dituangkan dalam putusan DKPP Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 pasal 16, maka pengambil keputusan dalam hal ini Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Tim Seleksi wajib menjelaskan kepada publik setiap keputusan yang telah diambil berdasarkan perundangan-undangan, tata tertib dan prosedur yang ditetapkan. Sekali lagi, ini wajib dilakukan agar hasil dari pekerjaannya dapat dipertanggungjawabkan sekaligus demi tegaknya keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu. (**)

Afrijal adalah Ketua Umum HMI Cabang OKU Timur

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.