Jakarta, Sumselupdate.com – Persiapan untuk implementasi program Wajib Belajar 13 Tahun harus dilakukan dengan baik dan didukung semua pihak.
“Program wajib belajar 13 tahun harus dilakukan melibatkan pihak terkait di tingkat pusat dan daerah,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (24/3)
Pemerintah memastikan wajib belajar 13 tahun merupakan program super prioritas dan akan dilaksanakan tahun ini.
Namun, catatan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) saat ini terdapat 27.650 satuan pendidikan seluruh jenjang (PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah) belum memiliki akses internet.
Baca juga : Wakil Ketua MPR RI Serahkan Hibah Lahan Untuk SDN 25 Sindue, Kabupaten Donggala
Selain itu, 3.323 satuan pendidikan belum memiliki akses listrik. Sejumlah 302 kecamatan tidak memiliki SMP/MTs, 727 kecamatan tidak memiliki SMA/SMK/MA dan 18 ribu lebih desa yang tidak memiliki PAUD.
Menurut Lestari, sejumlah catatan terkait belum adanya dukungan infrastruktur dan ketersediaan satuan pendidikan di beberapa daerah dalam rencana pelaksanaan wajib belajar 13 tahun harus menjadi perhatian untuk segera dicarikan solusinya.
Baca juga : Ketua Fraksi PKB MPR RI Beri Pesan ke Pengusaha UMKM Patuhi Konstitusi
Rerie, sapaan akrab Lestari, berpendapat kesiapan sejumlah sarana dan prasarana pendukung dalam program wajib belajar 13 tahun harus dipastikan agar program super prioritas itu bisa berjalan sesuai rencana.
Rerie berharap para pemangku kepentingan di daerah dapat merespon program wajib belajar 13 tahun melalui sejumlah kebijakan dan tata kelola yang mampu mengakselerasi pelaksanaan program tersebut.
Dia mendorong agar komitmen pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan sejak usia dini bisa direalisasikan demi melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing di masa depan. (duk)