KPK Periksa 15 ASN dan Pemborong, Terkait Dugaan Korupsi Dua Proyek Infrastruktur di Ogan Ilir

Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Inderalaya, Sumselupdate.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerjunkan porsonilnya, melakukan penyelidikan dugaan kasus korupsi dua proyek di Kabupaten Ogan Ilir (OI), yakni, di Jalan Desa SP Pelabuhan Dalam-Inderalaya senilai Rp17miliar dan Desa Tanjung Miring Kecamatan Muarakuang lebih dari Rp12miliar.

Dari informasi yang didapat, pemeriksaan dilakukan Mapolres OI dan juga santer disebut juga diakukan di Mapolda Sumsel. Pemeriksaan ini telah dimulai sejak 24 November tadi dan baru berakhir hari ini, 28 November 2020.

Bacaan Lainnya

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dihubungi awak media via WhatsApp, membenarkan jika KPK melakukan penyelidikan di Ogan Ilir selama lima hari sejak.

“Benar, kita sudah ada permintaan keterangan beberapa pihak, terkait kegiatan penyelidikan KPK, dalam beberapa hari ini. Ya, karena masih proses penyelidikan, jadi kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai kegiatan dimaksud. Berapa jumlah orang yang diperiksa, siapa saja, ya adalah. Yang jelas bagaimana soal perkembangan kasus ini nanti kami akan menginformasikannya lebih lanjut,” katanya.

Sejak lima hari terakhir, KPK sudah memanggil setidaknya 15 Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemborong yang terlibat dalam pengerjaan proyek jalan di Desa SP Pelabuhan Dalam-Indralaya senilai Rp17miliar dan Desa Tanjung Miring Kecamatan Muarakuang lebih dari Rp12miliar.

ASN yang diperiksa ini, mulai dari mantan kepala dinas, mantan kabid, kepala dinas aktif, kabid aktif, dan bendahara, mereka berinisial MH, AS, JN, FR, FZ, RZ.

Pada hari pertama, Selasa (24/11/2020), informasi yang didapat, KPK mendengarkan keterangan tujuh orang yang diduga ASN, tiga diantaranya berisinial  JN, AS, MH. Sementara hari kedua, Rabu (25/11/2020), sebanyak delapan orang kembali diperiksa, tiga diantaranya berinisial RZ, FZ, dan FR.

Pemeriksaan sendiri, dilakukan 10 orang petugas KPK di Ruangan Pidum/Reskrim Mapolres OI berada di Mapolres OI.

Sekretaris PUPR OI Ruslan pun membenarkan, jika ada oknum ASN yang diperiksa dan dimintai keterangan petugas KPK di Mapolres OI.

“Ya, memang benar ada yang diperiksa, sebenarnya saya juga terkejut, gegerlah. Sebelum mereka (petugas KPK-red) memeriksa oknum ASN untuk dimintai keterangan di Mapolres OI, terlebih dahulu mengirimkan surat pemberitahuan. Namun surat tersebut diterima oleh pak bos (Kadin PUPR JN-red), jadi saya tidak tahu apa isi jelasnya,” ujar Ruslan via sambungan seluler.

Disinggung soal berapa jumlah orang yang dimintai keterangan dan isi dari materi pemeriksaan, Ruslan mengaku juga tidak mengetahuinya.

“Ya tidak tahu, kalau berapa yang dipanggil untuk dimintai keterangan, apa isi pemeriksaan tambah saya tidak tahu,” tegasnya.

Sementara hari ketiga, sedikitnya empat orang pemborong yang diduga bertanggung jawab dalam pengerjaan proyek tersebut, hadir memenuhi panggilan KPK di Ruang Posko Operasi Kepolisian Mapolres OI dan Ruang Pidum/Reskrim, Kamis (26/11/2020).

Dari hasil pantauan, ada lebih dari tujuh orang petugas KPK yang melakukan penyidikan. Mereka yang terdiri atas pria dan perempuan ini tampak sibuk, dan beberapa kali tampak keluar masuk ruangan.

Pemilik PT BSM Sarif saat dijumpai tengah menunggu, membenarkan, jika kedatangan dirinya ke Mapolres OI, untuk memenuhi panggilan KPK.

“Ya, saya ke sini kan untuk memberikan keterangan, soalnya PT BSM saya cuma dipinjam oleh ‘KTF’ yang juga merupakan sahabat karib saya. Kalau untuk fee-nya, ya cara sahabatlah. PT saya, digunakan untuk proyek jalan Desa Pelabuhan Dalam-Inderalaya senilai lebih dari Rp17miliar. Yang jelas saya ada kuasa direktur, jadi saya hanya mendampingi ‘KTF’ untuk memberikan keterangan,” tegasnya usai keluar dari ruangan pemeriksaan.

Disinggung soal siapa yang menandatangani kuasa direktur terhadap perusahaan yang dipinjamnya, ia enggan menjawab. Sementara CV Mltk juga ikut dipanggil beda lagi.

“Saya ini bingung, mengapa saya dipanggil terkait proyek jalan di Desa Pelabuhan Dalam-Inderalaya, padahal saya tidak ada proyeknya. Karena itu saya mau menjelaskan mau klarifikasi,” katanya enggan menyebutkan nama.

Terpisah ‘KTF’ yang diduga meminjam perusahaan untuk pengerjaan proyek tersebut mengaku, dirinya pasrah terkait persoalan tersebut.

“Saya pasrah saja, jalani saja. Saya taat hukum,” ucapnya.

Wakapolres OI Kompol Yuskar mengatakan tidak mengetahui soal adanya pemeriksaan yang dilakukan petugas KPK RI.

“Saya ini lagi mengawal kegiatan debat publik Pilkada di Hotel Santika Premier, jadi saya tidak tahu kalau ada petugas KPK RI di Mapolres OI,” jelasnya. (Hen)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.