Laporan: Candra Budiman
Palembang, Sumselupdate.com – Puluhan masyarakat yang mengaku dari peran serta masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), serta beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pada Senin (18/9/2023) pagi, mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan (Sumsel), di jalan Gubernur H Bastari, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang.
Kedatangan puluhan masyarakat dan LSM itu untuk menyampaikan pernyataan sikapnya terkait dugaan tindak pidana korupsi di DPRD Kabupaten OKU dengan nilai Rp 7,7 milyar.
Koordinator lapangan, Heri Jaya Putra, ketika di wawancarai usai menyampaikan pernyataan sikap di depan kantor Kejati Sumsel, mengatakan berdasarkan hasil temuan BPK RI pada tahun 2021, menyatakan bahwa ada pemborosan atau korupsi berjamaah keuangan negara pada kegiatan tunjangan rumah dinas DPRD Kabupaten OKU, sebesar Rp 5.924.358.950 dan tunjangan transportasi sebesar Rp 1.889.600.000.
“Total pemborosan dari dua sektor kegiatan itu, sekitar Rp 7,7 Milyar. Kami berharap kepada Kejati Sumsel agar segera memproses laporan yang kami sampaikan,” ungkap Heri Jaya.
Tak hanya itu, Heri juga mengaku pihaknya akan menggelar aksi ke Kementerian dan Kejaksaan Agung RI, jika laporan yang telah disampaikan tidak ada tindak lanjuti dari Kejati Sumsel.
“Kami meminta kepada Kejati Sumsel, untuk segera memanggil dan menetapkan tersangka dalam kasus tersebut,” pungkasnya.
Ditempat yang sama, Kepala Kejati Sumsel, Sarjono Turin, melalui Kasi A Bidang Intelijen Kejati Sumsel, Dian Marvita, mengatakan semua laporan yang masuk di Kejati Sumsel, akan segera di proses.
“Semua surat-surat yang masuk akan di proses, namun butuh waktu, kita telaah dulu,” tutupnya singkat. (**)
