Pokok tanggapan
Surat Terbuka Forum Guru Besar Indonesia tertanggal 19 Oktober 2026 menarik kesimpulan yang terlalu jauh dari bunyi hukum dan fakta pendidikan Saudara Gibran Rakabuming Raka.
Surat itu membaca syarat ‘paling rendah tamat SMA’ seakan-akan berarti ‘wajib memegang ijazah SMA’, dan menutup mata terhadap jalur pendidikan luar negeri yang tidak melewati SMA.
Sebagai dokumen yang mengatasnamakan ratusan guru besar dan berbicara tentang ‘marwah konstitusi’, surat itu semestinya memenuhi standar akademik paling dasar: membaca norma secara utuh dan menjawab argumen tandingan. Di dua hal itu surat ini gagal, dan karena itu patut disayangkan.
1. Pasal 169 huruf r harus dibaca utuh
Pasal 169 huruf r UU 7/2017 mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden ‘berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat’.
Ada tiga unsur yang tidak boleh dipisahkan:
‘Berpendidikan’, bukan ‘berijazah SMA’. Yang dinilai adalah tingkat pendidikan calon. ‘Paling rendah’. SMA adalah batas bawah, bukan satu-satunya jenjang yang diterima.
Lulusan S1 jelas berada di atas batas itu.
‘Atau sekolah lain yang sederajat’. Pembentuk undang-undang sadar ada jalur pendidikan yang tidak bernama SMA.
Perlu diingat, ini syarat menjadi wakil presiden, bukan syarat lulus SMA. Pertanyaan hukumnya adalah apakah pendidikan Saudara Gibran paling rendah setara tamat SMA. Ijazah S1 menjawab pertanyaan itu dengan tegas.
2. Tidak semua jalur pendidikan melewati SMA
Surat para guru besar memakai kacamata sistem Indonesia, di mana S1 selalu didahului ijazah SMA. Di Singapura, Australia, dan Inggris, orang dapat masuk universitas melalui pre-university, foundation, atau diploma tanpa pernah memegang dokumen yang setara dengan ijazah SMA Indonesia.
Riwayat Saudara Gibran mengikuti jalur itu: SLTP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School (Singapura), UTS Insearch (Australia), lalu pre-university dan Advanced Diploma di MDIS, dan akhirnya Bachelor of Science (Honours) bidang Marketing dari University of Bradford.
MDIS telah menyatakan bahwa ia mahasiswa penuh waktu pada 2007–2010 dan menyelesaikan program tersebut.
Ibaratnya perjalanan ke Surabaya. Jalur selatan pasti lewat Yogyakarta, tetapi rel utara tidak lewat Yogyakarta dan tetap sampai di Surabaya. Kalau syaratnya ‘minimal sudah sampai Surabaya’, tidak masuk akal menuntut penumpang jalur utara membuktikan pernah singgah di Yogyakarta, apalagi bila ia sudah melanjutkan perjalanan sampai Banyuwangi.
3. Aturan KPU sudah mengakui ijazah perguruan tinggi
Jalur seperti ini bukan celah yang dibuat-buat. Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengecualikan bukti kelulusan SMA bagi bakal calon yang bersekolah di sekolah asing di luar negeri dan tidak memiliki bukti kelulusan SMA, tetapi telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi.
Menurut mantan Ketua KPU Hasyim Asy’ari, ketentuan itu disusun atas masukan Kemendikbudristek untuk mengakomodasi lulusan luar negeri, bukan untuk meloloskan figur tertentu. Ijazah S1 Saudara Gibran dari University of Bradford juga telah disetarakan dengan sarjana oleh Kemendikbud pada 8 Agustus 2019 (SK 2296/Belmawa/Kep/IJLN/2019).
Surat Forum Guru Besar sama sekali tidak menyinggung ketentuan ini maupun ijazah S1 tersebut. Padahal keduanya adalah argumen paling langsung tentang terpenuhinya syarat ‘paling rendah tamat SMA atau sederajat’.
4. Surat melebih-lebihkan isi putusan MK
Surat menyebut Saudara Gibran ‘terbukti dalam persidangan tidak memiliki keabsahan dokumen’. Itu tidak sesuai dengan putusan.
<Amar Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 hanya menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
<Temuan soal ijazah ada di pertimbangan, bukan di amar. Pakar hukum tata negara UMY menegaskan hal ini.
<“Tidak menemukan bukti meyakinkan” tidak sama dengan ‘terbukti tidak memiliki’. Seperti dinyatakan Wamensesneg, putusan itu berarti dokumen belum ditemukan, bukan tidak ada.
<MK hanya menilai satu dokumen, yaitu surat keterangan penyetaraan SMA yang berbasis UTS Insearch. MK tidak menilai apakah Advanced Diploma MDIS dan S1 Bradford sudah memenuhi syarat ‘paling rendah tamat SMA’.
Menjadikan pertimbangan yang terbatas itu sebagai vonis moral atas keseluruhan pendidikan seseorang adalah lompatan logika.
5. TAP MPR VI/2001 dikutip berlebihan
Surat menyatakan bahwa menurut TAP MPR No. VI/MPR/2001 seorang pejabat publik ‘wajib mundur’. TAP itu merumuskan sikap siap mundur sebagai pedoman etika kehidupan berbangsa, tanpa sanksi hukum dan tanpa mekanisme pemaksaan.
Mengubah pedoman etika menjadi ‘kewajiban’ adalah penyajian yang tidak cermat, apalagi dari para akademisi. Satu-satunya jalur konstitusional pemberhentian wakil presiden adalah Pasal 7A dan 7B UUD 1945, melalui DPR, MK, dan MPR, bukan surat terbuka.
6. Pertanyaan tentang objektivitas
Ketika sebuah surat yang mengatasnamakan ilmu pengetahuan mengabaikan bunyi norma dan argumen tandingan yang paling jelas, wajar bila publik bertanya: apakah ini murni kajian akademik, atau ada sikap politik terhadap pribadi Saudara Gibran?
Pertanyaan itu makin relevan karena beberapa hal:
<Prof. Denny Indrayana tercantum sebagai penandatangan (nomor 45), padahal ia adalah pemohon dalam perkara di MK. Seorang pihak berperkara tidak dapat sekaligus tampil sebagai penilai moral yang netral atas perkaranya sendiri.
<Kesimpulan mendahului analisis. Surat langsung menyatakan jabatan wakil presiden ‘diraih melalui proses yang cacat’ tanpa menimbang ijazah S1 maupun PKPU 19/2023.
<Daftar penandatangan belum terverifikasi. Media mencatat jumlah dan persetujuan tiap nama masih memerlukan verifikasi independen, dan dalam daftar terdapat nama ganda (nomor 72 dan 73).
Saya tidak menuduh motif siapa pun. Namun gelar guru besar membawa tanggung jawab untuk menimbang semua sisi sebelum menyimpulkan. Tanpa itu, surat ini lebih tampak sebagai pernyataan politik yang memakai wibawa akademik.
Penutup
Syarat menjadi wakil presiden adalah berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat.
Saudara Gibran berpendidikan S1, dan aturan KPU sendiri mengakui ijazah perguruan tinggi bagi lulusan sekolah asing. Desakan mundur yang dibangun tanpa menimbang dua fakta ini tidak mencerminkan kecermatan yang diharapkan dari para guru besar.
Saya mengajak para penandatangan untuk meninjau kembali surat tersebut dan, bila ingin melanjutkan, menempuh jalur konstitusional yang tersedia, bukan tekanan moral yang dibangun di atas pembacaan norma yang tidak utuh.
Jakarta, 30 Oktober 2026
Hormat saya,
Laksda TNI (Purn) Dr. Soleman B. Ponto, S.H., S.T., M.H.
Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, S.T., M.H. (lahir 6 November 1955) merupakan seorang purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Laut. Semasa aktif berdinas di militer, ia dikenal sebagai ahli intelijen dan pernah menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Sumber
-Warta Ekonomi – Surat terbuka 150 guru besar: https://wartaekonomi.co.id/read642152
-Monitor Indonesia – Status surat dan verifikasi penandatangan: https://monitorindonesia.com/nasional/read/2026/10/637204
-Investortrust – Amar putusan MK: https://investortrust.id/national/118539
-UMY – Temuan ijazah bukan amar putusan: https://www.umy.ac.id/ijazah-gibran/
-Kompas – Respons Istana: https://nasional.kompas.com/read/2026/10/08/10405561
– detik – Pengetahuan setara SMA beda dengan tamat SMA: https://news.detik.com/berita/d-8695607
-Pikiran Rakyat – PKPU 19/2023 Pasal 18 ayat (3): https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-0110495990
-Kronologi.id – Penjelasan Hasyim Asy’ari: https://kronologi.id/berkaca-dari-kasus- gibran-sudah-punya-ijazah-s1-apakah-ijazah-sma-tetap-wajib-ditunjukkan-jika-syarat-minimal-sma/
-Tirto – Pernyataan MDIS: https://tirto.id/kronologi-ijazah-gibran-digugat-di-mk-dan- jadwal-persidangan-hDbo
-Tirto – Penyetaraan S1 2019: https://tirto.id/kemendikbudristek-cabut-ijazah-gibran- rakabuming-hoaksfakta-gSAl
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
