Komisi VIII DPR: Soal Pemberangkatan Calon Jamaah Haji, Kita Harus Ikuti Standar Arab Saudi

Jakarta, sumselupdate.com – Anggota DPR RI komiso VII H John Kenedy Azis menjelaskan, tidak terlaksananya ibadah haji tahun 2020-2021 bukan lantaran kesalahan pemerintah Indonesia, namun pemerintah Arab Saudi yang tidak melaksanakan ibadah haji untuk umat Islam di luar Arab Saudi, dua tahun terakhir.

“Pemerintah Arab Saudi hanya melaksanakan ibadah haji untuk mereka yang menetap di Arab Saudi. Baik itu warga negara Arab Saudi sendiri maupun warga negara asing termasuk Indonesia yang berdomisili di Arab Saudi,” ujar Jhon di Media Center DPR Jakarta, Kamis (25/11).

Read More

Menurut Jhon, tidak terlaksananya ibadah haji 2 tahun terakhir berdampak kepada semakin panjangnya daftar antrian jemaah haji. Sebab setiap tahun Indonesia mengirim kuota kurang lebih sekitar 225.000 jamaah sehingga 450 calon jamaah haji antre.

Untuk itu Jhon sebagai anggota Komisi VIII yang membidangi pemberangkatan ibadah haji sangat berharap di akhir tahun 2022 akan terlaksana ibadah haji.

“Insyaa Allah mohon doa dan dukungan masyarakat khususnya kaum muslimin dan muslimat yang akan berangkat menjadi calon jemaah haji, ” harapnya.

Di katakannya, Komisi VIII Desember 2021 atau awal Januari 2022 membentuk panja BPIH, Panja Haji. Karena untuk pelaksanaan tersebut harus ada kerjasama antara pemerintah dengan DPR.

Lebih Khusus lagi pemerintah dengan Panja BPIH atau Panja Haji. Kalau sudah terbentuk, Komisi VIII akan melakukan kunjungan untuk melihat kesiapan pemerintah Indonesia terhadap rencana pelaksanaan. Mulai transportasi dan penginapan di Arab.

“Setelah Panja dibentuk, akan melakukan rapat rapat dengan kementerian lembaga terkait, Maskapai Garuda dan Arab Saudi.
Dia berharap pemerintah dan BPKH agar ongkos haji tahun 2022 tidak naik, kalaupun naik tidaklah signifikan.

Anggota DPR KH Maman Imanulhaq menyatakan, tidak benar Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia melakukan pembatalan ibadah haji yang benar pembatalan keberangkatan haji. “Indonesia bukan sekali saja membatalkan pemberangkatan, tapi udah 40 kali karena alasan wabah penyakit,” kata Maman.

Dikatakan, saat ini Arab Saudi membuka vissa umroh, sehingga harus dilakukan sinkronisasi antara kementerian agama dengan kementerian kesehatan. Setelah itu ditanya ke Arab Saudi apakah menerima calon jamaah dengan vaksin yang ditentukan Menkes, atau harus divaksin dengan vaksin milik mereka seperti Johnson Johnson, Pfizer, moderna dan Astrazeneca.

“Harus sinkron dulu. Karena Arab saudi punya pengalaman buruk kepada jamaah umroh Indonesia, ketika masa pandemi berlangsung beberapa bulan dan ada 18.000 orang mau berangkat ternyata sekitar 108 orang dinyatakan negatif, diperiksa ulang disana positif, ” paparnya.

Pengalaman tersebut, membuat Arab Saudi lebih hati hati dan tidak ingin kecolongan lagi.

Dikatakan, tidak ada niat Arab Saudi untuk menolak calon jamaah dari Indonesia, bahkan mereka menilai calon jamaah dari Indonesia yang paling santun dan baik. Tidak pernah bikin keonaran di tanah suci.

“Jadi jamaah haji Indonesia paling ditunggu, tetapi soal kesehatan dan keselamatan menjadi prioritas Arab Saudi. Kita harus mengikuti standar mereka,” paparnya. (duk)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.