Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan, pembelajaran dari kasus PHK massal di PT Sritex sangat pentinh.
Dia mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan menyusun Standard Operational Procedure (SOP) sebagai langkah antisipatif menghadapi kemungkinan PHK massal di masa mendatang.
“Kami berharap dengan PHK massal di Sritex, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan bisa mengambil pelajaran di sini, mempersiapkan semacam SOP agar di kemudian hari ketika apabila terjadi PHK lagi, PHK massal di perusahaan lain. Ada mekanisme yang akan lebih memudahkan bagi pekerja mendapatkan haknya,” ujar Charles di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menyampaikan DPR RI akan mengundang pihak pengelola PT Sritex yang lama serta kurator yang menangani kasus tersebut. Langkah ini bertujuan untuk menggali lebih dalam kendala yang menghambat pembayaran hak-hak pekerja, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), serta mencari solusi percepatan penyelesaian hak-hak pekerja yang terkena PHK.
“Kami akan mengundang pihak pengelola Sritex yang lama dan pihak kurator datang ke DPR minggu depan, akan mendengarkan langsung dari mereka kendalanya apa. Sehingga kami berharap juga mereka bisa membantu percepatan pembayaran baik itu hak-hak pekerja maupun THR terhadap para pekerja yang terkena PHK,” jelasnya.
Diharapkan dengan langkah ini, proses penyelesaian hak-hak pekerja yang terdampak PHK massal dapat berjalan lebih cepat dan lebih adil. DPR berkomitmen terus mengawal permasalahan ketenagakerjaan demi melindungi hak-hak pekerja di Indonesia.











