Ketua Banggar DPR: Anggaran 71 Triliun Untuk Makan Siang Gratis Masih Masuk Akal

Penulis: - Rabu, 26 Juni 2024
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah.

Jakarta, Sumselupdate.com – Pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis yang digadang presiden terpilih, Prabowo Subianto, menjadi salah satu fokus perbincangan  tiap rapat pembahasan APBN 2025.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menilai anggaran Rp71 triliun untuk program tersebut masih masuk akal dan tak akan mengganggu fiskal.

Bacaan Lainnya

“Kalau ini menyangkut hajat hidup orang banyak walaupun di situ sudah ada bantuan sosial, ada subsidi dan kompensasi selama ini yang jumlahnya hampir Rp500 T, bahkan pernah kita mencapai Rp540 T dan kini sekitar Rp570 T menurut saya anggaran 71 triliun untuk Makan Bergizi Gratis masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita,” kata Said  di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Sempat terhembus berbagai spekulasi terkait besarnya anggaran bagi program juga dikenal dengan makan siang gratis itu, bahkan ada rumor hingga menembus Rp430 triliun di tahun 2025.

“Kalau mencermati yang disampaikan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan gugus tugas transisi dari presiden terpilih, anggaran 71 triliun itu menjadi harapan Banggar, jujur saja. Karena isu yang berkembang semakin dahsyat seakan-akan di 2025 itu langsung 430 triliun,” tutur Said

Politisi Frakai PDI-Perjuangan menambahkan,  presiden terpilih tentu sudah melakukan perhitungan yang teliti terkait dengan situasi fiskal Indonesia merealisasikan program-programnya. Penyusunan APBN 2025 juga akan dilakukan dengan mempertimbangkan keleluasaan penggunaan anggaran oleh pemerintahan baru.

“Dalam pembahasan  di Panja RKP dan sebelumnya di Panja Asumsi Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal memang ada keleluasaan bagi pemerintah yang akan datang untuk mempergunakan anggaran sesuai visi misi yang menjadi komitmen bapak presiden terpilih,” jelas legislator Dapil Jawa Timur tersebut.

Dikatakan, kejelasan anggaran Makan Bergizi Gratis senilai Rp71 triliun tersebut akan masuk dalam komponen belanja pusat dan termuat dalam nota keuangan APBN 2025 yang akan disampaikan Presiden 16 Agustus mendatang.

“Persoalannya tinggal kementerian mana yang akan menjelaskan. Apakah Kemensos? Apakah  Kementerian Pendidikan? Apakah  Kementerian Kesehatan, itu kewenangan pemerintah,” tandasnya. (**)

 

 

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.