Keprihatinan Diskriminatif Pemerintah China Terhadap Kaum Muslim Uighur Bergema di Indonesia

Aksi solidaritas Aliansi Masyarakat Sumsel Selamatkan Uighur di Bundaran Air Mancur depan Masjid Agung Palembang, Jumat (21/12/2018).

Jakarta, Sumselupdate.com – Keprihatinan perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap kaum muslim di Uighur China, bergema di berbagai pelosok Indonesia.

Di Jakarta, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie mengaku prihatin dan menyesalkan perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap kaum muslim di Uighur China.

Bacaan Lainnya

Ia meminta pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah diplomatik tegas untuk membantu kaum muslim tersebut.

“Saya menyesalkan dan menyesalkan perlakuan diskriminatif dan tindakan sewenang- wenang yang dilakukan oleh pemerintah China terhadap saudara-saudara kita sesama Muslim di provinsi Uighur China yang menunjukkan tidak adanya kebebasan di dalam menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing,” ujar Aburizal Bakrie dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/12/2018).

Ia mengatakan kasus ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan menurutnya termasuk dalam penindasan sebagaimana yang tertulis dalam piagam HAM dalam PBB.

Untuk itu, ia mendesak pemerintah mengambil langkah tegas kepada China. Pemerintah menurutnya tidak perlu ragu untuk menyelamatkan kaum muslim di Uighur China.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah melakukan pertemuan dengan perwakilan Kedubes China pada Senin (17/12). Kemlu meminta China terbuka soal kondisi suku Uighur.

“Dalam hal ini Kedubes RTT (Republik Rakyat Tiongkok) juga menyampaikan komitmen RRT terhadap perlindungan HAM, dan sependapat bahwa informasi mengenai kondisi masyarakat Uighur perlu diketahui oleh publik,” kata jubir Kemlu Arrmanatha Nasir dalam konferensi pers di Tjikini Lima Restaurant & Cafe, Jl Cikini 1, Jakarta Pusat, Kamis (20/12/2018).

Gelar Aksi Solidaritas

Sementara itu, kemarin (21/12), ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumsel Selamatkan Uighur menggelar Aksi Solidaritas.

Aksi tersebut dipusatkan di Bundaran Air Mancur depan Masjid Agung Palembang.  Aksi tersebut diikuti oleh para ulama, ormas, OKP, komunitas, dan berbagai elemen organisasi serta masyarakat Sumsel.

Aksi yang diinisiasi oleh ACT Sumsel ini ditujukan untuk menguatkan solidaritas umat terhadap isu kemanusiaan yang dialami etnis Uighur.

Elly Sumantri, Koordinator Aksi mengatakan, urusan kemanusiaan tidak hanya tugas dari lembaga kemanusiaan, semua umat manusia sejatinya punya peran yang sama untuk membantu sesama manusia. Partnership ACT Sumsel ini juga mengatakan bahwa yang terjadi di Uighur saat ini adalah sebuah duka kemanusiaan.

Aksi solidaritas Aliansi Masyarakat Sumsel Selamatkan Uighur di Bundaran Air Mancur depan Masjid Agung Palembang, Jumat (21/12/2018).

“Kondisi Uighur saat ini seharusnya dapat membuka mata seluruh umat di dunia bahwa kejahatan yang terburuk ialah kejahatan pelucutan akidah,” tegasnya.

“Bagi saya Uighur adalah salah satu tragedi kemanusiaan yang sangat besar dan teroganisir, jika hal ini hanya dibiarkan saja, maka dimanakah letak hati nurani kita sebagai manusia yang beradap,” lanjut Elly.

Sementara itu, Sekretaris Umum DPD Front Pembela Islam Sumsel, Habib Mahdi Muhammad Syahab juga menerjunkan Front Mahasiswa Islam untuk turut serta dalam Aksi Solidaritas tersebut. Intruksi kepada FMI Sumsel dikeluarkan beberapa hari sebelumnya.

Tokoh Ulama lain, KH Umar Said mengatakan bahwa umat Islam harus segera bergerak untuk Uighur. “Umat Islam harus segera bergerak agar dunia secepatnya mendengar apa yang terjadi dengan Uighur,” tandas pentolan KAHMI ini.

Kondisi Uighur Terkini

Uighur adalah etnis masyarakat yang mayoritas beragama Islam yang berasal dari daerah Xinjiang, China. Mereka diperlakukan dengan kejam karena pilihannya untuk memeluk dan mengamalkan agama Islam.

Perlakuan tersebut bahkan dipusatkan dalam kamp konsentrasi yang berkapasitas jutaan jiwa dengan dikelilingi tembok tinggi, menara pengawas, kamera CCTV dan penjaga bersenjata.

Menurut laporan dari media massa internasional dan pengakuan dari beberapa warga Uighur yang mengungsi/melarikan diri.

Beberapa tindakan diskriminatif yang mereka alami antara lain: pelarangan memberi nama bayi dengan nama-nama Islami, dengan ancaman tidak akan mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan

Pelarangan orangtua Muslim menyelenggarakan kegiatan/ritual agama untuk anak mereka Pelarangan anak-anak Muslim Uighur terlibat dalam kegiatan/ritual agama

Memerintahkan seluruh Muslim Uighur untuk menyerahkan sajadah, mushaf Al-Qur’an dan barang-barang yang berkaitan dengan Islam.

Pelarangan laki-laki Muslim memanjangkan jenggot, pmaksaan warga Muslim untuk memakan babi dan meminum alkohol di kamp konsentrasi.

Pemaksaan warga Muslim untuk meninggalkan agamanya dan menyanyikan lagu-lagu Partai Komunis, puncak dari segala aturan yang mengekang kebebasan Muslim Uighur itu datang pada Agustus 2018 lalu. Tim ACT merangkum fakta yang diwartakan BBC.

Di laman laporan tentang Uighur itu, Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial melaporkan tindakan keji yang dilakukan Pemerintah Cina.

Dalam laporan investigasi itu disebutkan, Pemerintah Cina telah menahan sekitar satu juta jiwa orang yang diduga berasal dari etnis Uighur.

Penahanan Muslim Uighur itu dilakukan di salah satu tempat kamp interniran (kamp pengasingan) yang berukuran besar, berjarak cukup jauh dari Pusat Kota Xinjiang.

Tidak hanya dari PBB, laporan pelanggaran hak asasi Etnis Uighur ini juga didukung oleh investigasi LSM HAM Amnesty Internasional dan Human Right Watch. Laporan yang sama yang dirilis di pertengahan tahun 2018.

Aksi solidaritas Aliansi Masyarakat Sumsel Selamatkan Uighur di Bundaran Air Mancur depan Masjid Agung Palembang, Jumat (21/12/2018).

 

Masih dalam laporan Amnesty International dan Human Right Watch, sejumlah etnis Uighur di Xinjiang dipaksa untuk bersumpah setia kepada Presiden Cina Xi Jinping. Tak sedikit dari mereka yang ditahan tanpa alasan dan batas waktu. Lokasi penahanan besar ini salah satunya diduga berada di area terpencil, bernama Dabancheng.

Meluas dari wilayah Dabancheng, investigasi lebih lanjut sejumlah pihak bahkan menyebut ada ratusan fasilitas keamanan lain yang dibangun di Xinjiang sampai akhir 2018 ini.

Sebuah lembaga ruang angkasa multinasional bernama GMV memiliki data tentang jumlah pasti fasilitas keamanan (baca: penjara raksasa) yang mereka temukan dari pantauan satelit khusus.

Analisis terbaru menyatakan sedikitnya ada 101 fasilitas keamanan tingkat tinggi yang terdeteksi di Xinjiang. Meski Pemerintah Cina menyangkal bahwa fasilitas tersebut hanya sebagai gedung pendidikan vokasi (keahlian khusus), tapi banyak bukti satelit menunjukkan hal yang berbeda.

Identifikasi GMV menyatakan, fasilitas keamanan yang mereka temukan lebih mengarah ke fasilitas tertutup, raksasa, punya pagar besi dan beton, dan punya menara pemantau untuk mengontrol pergerakan siapapun di dalamnya. Ini serupa dengan sebuah penjara raksasa ketimbang bangunan pelatihan. (syd/dtc)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.