Pagaralam, Sumselupdate.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Pagaralam memusnahkan 208 item barang bukti dari 63 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht, Kamis (19/11/2026).
Pemusnahan yang berlangsung di halaman Kantor Kejari Pagaralam tersebut mencakup berbagai jenis barang bukti, mulai dari narkotika, senjata tajam, telepon genggam, pakaian hingga sejumlah barang lainnya.
Dari total 63 perkara tersebut, sebanyak 49 perkara merupakan kasus narkotika, 11 perkara orang dan harta benda (OHARDA), serta tiga perkara keamanan negara dan ketertiban umum (KAMNEGTIBUM). Seluruh perkara ditangani selama periode Januari hingga Oktober 2026.
Barang bukti narkotika yang dimusnahkan terdiri dari sabu seberat 322,02 gram, ganja sebanyak 4.239,64 gram, serta 17 butir ekstasi.
Selain narkotika, pemusnahan juga meliputi senjata tajam, pakaian, telepon genggam, surat-menyurat, kunci mobil, dan berbagai barang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana.
Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Pagaralam, Dr. Ira Febrina, S.H., M.Si., CfrA, didampingi Wakil Wali Kota Pagaralam Hj. Bertha dan Kapolres Pagaralam AKBP Adam Purbantoro, S.H., S.I.K., M.Si. Turut hadir jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta aparat penegak hukum lainnya.
Kepala Kejari Pagaralam Ira Febrina mengatakan, pemusnahan barang bukti merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas institusi dalam pengelolaan barang bukti perkara pidana.
Menurutnya, setelah perkara memperoleh kekuatan hukum tetap, barang bukti harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan persoalan dalam proses pemeliharaan maupun penyimpanan.
“Pemusnahan ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kami dalam pengelolaan barang bukti. Setelah perkara berkekuatan hukum tetap, barang bukti harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam pemeliharaan maupun penyimpanannya,” ujar Ira.
Ia menegaskan, pemusnahan tersebut bukan sekadar mengakhiri proses penanganan barang bukti, melainkan juga menjadi bentuk pertanggungjawaban institusi kepada masyarakat atas proses hukum yang telah dijalankan.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Pagaralam Hj. Bertha mengapresiasi sinergi Kejari, Polres, BNN, Pengadilan Negeri, serta seluruh aparat penegak hukum dalam upaya memberantas tindak pidana di Kota Pagaralam.
Menurut Bertha, penyalahgunaan narkotika dan berbagai tindak pidana lainnya masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Dampaknya tidak hanya terhadap generasi muda, tetapi juga dapat mengganggu ketahanan keluarga dan kehidupan sosial.
“Pemerintah Kota Pagaralam mengapresiasi seluruh aparat penegak hukum yang terus bersinergi. Penyalahgunaan narkotika dan tindak pidana lainnya merupakan ancaman serius karena dapat merusak masa depan generasi muda, ketahanan keluarga serta kehidupan bermasyarakat,” ungkapnya.
Kapolres Pagaralam AKBP Adam Purbantoro juga menegaskan bahwa pemusnahan barang bukti merupakan bagian penting dari rangkaian penegakan hukum sekaligus bentuk kepastian hukum terhadap perkara yang telah diselesaikan.
Ia menyebutkan, sinergi antara kepolisian dan kejaksaan menjadi salah satu faktor penting dalam penanganan tindak pidana, terutama pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
Pemusnahan 208 item barang bukti dari 63 perkara tersebut sekaligus menegaskan bahwa proses penegakan hukum tidak berhenti pada tahap penangkapan, penyidikan maupun persidangan.
Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, barang bukti juga harus dituntaskan sesuai prosedur yang berlaku agar pengelolaan barang bukti berlangsung transparan, profesional, dan akuntabel.
Melalui sinergi pemerintah daerah dan seluruh unsur penegak hukum, upaya menjaga keamanan serta ketertiban di Kota Pagaralam diharapkan semakin optimal, sekaligus melindungi masyarakat dari berbagai ancaman tindak pidana.
(**)







