Babak Baru Sengketa Aset Universitas Bina Darma Palembang, PT Batalkan Putusan PN yang Kabulkan Gugatan Yayasan

Writer: - Kamis, 19 November 2026
Kuasa hukum para tergugat dari LBH Bima Sakti, M Novel Suwa SH MH, memberikan keterangan terkait putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang membatalkan putusan PN Palembang dalam gugatan aset Yayasan Bina Darma Palembang. (Foto: Diaz Erlangga/Sumselupdate.com)

Palembang, Sumselupdate.com – Sengketa aset Universitas Bina Darma Palembang memasuki babak baru setelah Pengadilan Tinggi (PT) Palembang membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Palembang yang sebelumnya mengabulkan gugatan Yayasan Bina Darma Palembang.

Dalam putusan tingkat banding, majelis hakim PT Palembang mengadili sendiri perkara tersebut dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO).

Read More

Putusan ini menjadi perkembangan terbaru dalam perkara gugatan perdata terkait polemik aset Universitas Bina Darma Palembang yang sebelumnya dimenangkan pihak Yayasan Bina Darma Palembang di tingkat pertama.

Pada tingkat banding, para tergugat mengajukan upaya hukum untuk mempersoalkan putusan PN Palembang Nomor 168/Pdt.G/2025/PN.Plg yang dibacakan pada 10 September 2026.

Dalam amar putusannya, majelis hakim PT Palembang menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan Pembanding I, semula Turut Tergugat X, serta Pembanding II yang terdiri dari Tergugat I, II, VI, VII, IX, X, dan XI.

Majelis hakim juga membatalkan Putusan PN Palembang Nomor 168/Pdt.G/2025/PN.Plg tanggal 10 September 2026.

Humas PT Palembang, Erwantoni SH MH, membenarkan putusan banding tersebut telah dijatuhkan.

“Benar sudah diputuskan pada Rabu kemarin,” ujar Erwantoni.

Kuasa Hukum Tergugat Apresiasi Putusan Banding

Menanggapi putusan tersebut, kuasa hukum para tergugat dari LBH Bima Sakti, M Novel Suwa SH MH, mengapresiasi putusan majelis hakim PT Palembang yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Menurut Novel, sejak awal pihaknya menilai telah memberikan alat bukti yang cukup dalam persidangan. Namun, pertimbangan dan penilaian majelis hakim pada putusan sebelumnya dinilai belum memadai.

“Sejak awal kami menilai telah memberikan alat bukti yang cukup. Namun, pertimbangan dan penilaian dalam putusan sebelumnya menurut kami belum memadai. Karena itu, langkah mengajukan banding merupakan keputusan yang tepat,” ungkap Novel saat ditemui di PN Palembang, Kamis (19/11/2026).

Dia menilai pembatalan putusan tingkat pertama oleh PT Palembang menjadi perkembangan penting dalam upaya hukum yang ditempuh pihaknya.

Meski demikian, Novel mengingatkan agar putusan dalam perkara perdata tersebut tidak serta-merta memengaruhi proses hukum pidana yang berkaitan dengan polemik aset Universitas Bina Darma Palembang.

Menurutnya, perkara pidana yang berkaitan dengan persoalan tersebut saat ini telah memasuki persidangan. Sejumlah pihak juga telah berstatus sebagai terdakwa.

Karena itu, dia berharap proses hukum pidana tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Harapan kami, proses pidananya tetap dijalankan. Status perkara pidana tersebut sudah masuk ke pengadilan dan para pihak telah berstatus terdakwa. Jadi, tidak ada putusan yang menyatakan perkara pidananya dihentikan,” tegas Novel.

Dengan adanya putusan banding tersebut, sengketa perdata aset Universitas Bina Darma Palembang mengalami perkembangan baru. Sementara itu, proses perkara pidana yang berkaitan masih menjadi perhatian pihak-pihak terkait.

(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts