Palembang, Sumselupdate.com – Sidang gugatan perdata atas dugaan perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan Elis di Pengadilan Negeri (PN) Palembang kembali tertunda setelah enam pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan, Kamis (19/11/2026).
Ketidakhadiran keenam tergugat tersebut merupakan kali kedua, meskipun berdasarkan keterangan pihak penggugat, seluruh tergugat telah menerima panggilan sidang secara patut.
Perkara dengan nomor 312/Pdt.G/2026/PN Plg itu dipimpin Ketua Majelis Hakim Chandra Gautama, S.H., M.H. Dalam persidangan kedua, majelis hakim memutuskan menunda sidang dan menjadwalkan pemanggilan kembali terhadap para tergugat pada 10 Desember 2026.
Adapun enam pihak yang digugat dalam perkara tersebut meliputi Kepala Unit 3 Ranmor Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel, Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumsel, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, Kapolda Sumsel, Kabareskrim Polri, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).
Usai persidangan, advokat penggugat, Desmond Simanjuntak, S.H., M.H., didampingi Dr. M. Jasmadi Pasmeindra dan Alan, menjelaskan bahwa agenda sidang kali ini merupakan pemanggilan kedua terhadap seluruh tergugat.
Menurut Desmond, berdasarkan pemeriksaan majelis hakim, surat panggilan persidangan telah disampaikan secara patut. Namun, keenam tergugat tetap tidak hadir hingga persidangan kedua dilaksanakan.
“Harapan kami, tergugat satu sampai tergugat enam dapat hadir atau mengutus perwakilannya pada persidangan berikutnya. Dengan demikian, proses persidangan bisa berjalan secara adil dan masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk membuktikan dalilnya,” ujar Desmond.
Ia menambahkan, majelis hakim sempat menyampaikan bahwa persidangan pada prinsipnya dapat dilanjutkan apabila para tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak dua kali.
Meski demikian, pihak penggugat tetap berharap seluruh tergugat memenuhi panggilan pada sidang berikutnya agar proses pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan argumentasi hukumnya.
Desmond menjelaskan, gugatan PMH tersebut berawal dari laporan dugaan tindak pidana yang sebelumnya disampaikan kliennya, Elis, ke Polda Sumatera Selatan.
Dalam penanganan perkara tersebut, menurut Desmond, berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan. Namun, pihak penggugat menilai hingga hampir 100 hari sejak penetapan P21 diterbitkan, belum terdapat penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.
Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu dasar pengajuan gugatan perdata terhadap sejumlah pejabat kepolisian, mulai dari jajaran Polda Sumsel hingga Kapolri.
“Kami menduga terdapat perbuatan melawan hukum karena kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas dasar itulah kami mengajukan gugatan perdata, mulai dari jajaran terkait di Polda Sumsel hingga Kapolri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Desmond berharap keenam tergugat dapat menghadiri persidangan yang telah dijadwalkan pada 10 Desember 2026.
Menurutnya, kehadiran para tergugat penting agar mereka juga dapat menggunakan hak hukumnya untuk memberikan penjelasan dan menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil yang diajukan penggugat.
“Kami berharap tergugat satu sampai tergugat enam yang telah disebutkan dapat menghadiri persidangan. Mereka juga memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan membuktikan apakah benar telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang kami dalilkan dalam gugatan,” tegasnya.
(**)







