PH Korban Lili Bantah Ada Kesalahan Prosedur dalam Penanganan Kasus FS, Sebut Laporan Berjalan Sejak September 2025

Writer: - Rabu, 18 November 2026
Penasehat hukum korban Lili, Riza Faisal Ismed SH MH, menyampaikan bantahan atas tudingan adanya kesalahan prosedur dalam penanganan perkara yang menjerat tersangka FS di Palembang. (Foto: Sumselupdate.com/Romadon)

Palembang, Sumselupdate.com – Penasehat hukum Lili, Riza Faisal Ismed SH MH, membantah tudingan adanya kesalahan prosedur dalam penanganan perkara yang menjerat tersangka FS. Ia menegaskan, laporan yang disampaikan kliennya telah melalui proses hukum sejak 15 September 2025 dan tidak ditangani secara instan.

Riza menyampaikan bantahan tersebut untuk menanggapi pernyataan M Sanusi selaku kuasa hukum FS yang sebelumnya menyoroti sejumlah dugaan kejanggalan dalam proses penanganan perkara, khususnya terkait penggunaan dokumen akta perjanjian.

Menurut Riza, laporan kliennya telah melalui serangkaian tahapan di Polrestabes Palembang. Bahkan, pihaknya sempat meminta agar penyidik menggelar perkara secara khusus karena menilai proses penanganan laporan membutuhkan waktu cukup panjang.

“Kami harus tegaskan, laporan ini bukan laporan yang terkesan instan. Laporan ini sejak 15 September 2025. Kami juga cukup gerah karena prosesnya cukup lama, bahkan kami sudah pernah menyurati Polrestabes Palembang untuk meminta dilakukan gelar perkara khusus,” ujar Riza.

Ia menjelaskan, permohonan gelar perkara khusus tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 13 Mei. Namun, menurutnya, permohonan itu tidak langsung mendapat respons sehingga pelaksanaannya membutuhkan waktu.

Baca Juga: Kasus Dugaan Penipuan Rp8,5 Miliar di Palembang Mandek, Kuasa Hukum Korban Minta Polisi Segera Tuntaskan

Meski demikian, Riza mengapresiasi jajaran Polrestabes Palembang, mulai dari Kapolrestabes hingga penyidik, yang telah memberikan ruang kepada pihak korban untuk memperjuangkan haknya melalui proses hukum.

Bantah Ada Kejanggalan Penggunaan Akta

Menanggapi persoalan akta perjanjian yang disebut telah dibatalkan dan digantikan dengan akta baru, Riza menilai persoalan tersebut harus dilihat dalam konteks pembuktian perkara pidana.

Menurutnya, penyidik harus mengungkap kebenaran materiil dengan menelusuri seluruh rangkaian dokumen, termasuk asal-usul dan keabsahan akta yang digunakan dalam perkara tersebut.

Baca Juga: Cari Kosan Untuk Tempat Tinggal di Palembang, Mahasiswi Asal Jambi Ini Tertipu Rp7 Juta

“Jangan lupa, ini adalah kasus pidana. Jadi, mencari kebenaran materiil. Tidak mungkin ada akta nomor tiga tiba-tiba kalau tidak ada akta pertama dan kedua. Yang seharusnya menjadi pertanyaan adalah apakah akta baru itu juga sudah dibuktikan atau belum,” jelasnya.

Selain persoalan akta, Riza turut menyoroti perkara utang piutang dengan nilai keseluruhan Rp7,5 miliar.

Ia mempertanyakan bantahan pihak FS terkait cek senilai Rp2 miliar. Sebab, menurutnya, masih terdapat kewajiban lain senilai Rp5 miliar yang juga menjadi bagian dari persoalan tersebut.

“Kalau bicara Rp2 miliar disangkal, kenapa yang Rp5 miliar tidak disangkal? Padahal total utangnya Rp7,5 miliar. Ini perlu kami luruskan kepada publik,” tegasnya.

Riza juga mengungkapkan sejumlah hal yang menurut pihaknya perlu didalami penyidik. Di antaranya, pernyataan mengenai penggunaan uang yang disebut hanya berlangsung sebentar, klaim kepemilikan 19 aset yang menurut penelusuran pihaknya tidak satu pun tercatat atas nama tersangka, serta persoalan cek yang diklaim tidak dapat dicairkan.

“Kemudian, ada persoalan cek yang menurut kami kosong, baik yang senilai Rp5 miliar maupun Rp2 miliar. Bagi kami, ini merupakan rangkaian peristiwa yang perlu didalami dan dibuktikan dalam proses hukum,” katanya.

Berdasarkan penilaian pihaknya, Riza menyebut telah terdapat lebih dari dua alat bukti yang dinilai cukup untuk mendukung proses hukum terhadap tersangka.

Namun, ia menegaskan bahwa pembuktian seluruh dugaan tersebut tetap harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Minta Proses Hukum Tidak Berlarut-larut

Lebih lanjut, Riza menyebut FS dijadwalkan menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka pada Rabu mendatang. Pihaknya berharap pemeriksaan dan tahapan hukum berikutnya dapat berjalan sesuai ketentuan tanpa penundaan yang tidak diperlukan.

“Kami mendorong kepolisian agar segera melakukan proses lebih lanjut. Jika terjadi penundaan, kami juga akan mempertimbangkan upaya hukum karena hak kami sebagai korban untuk mendapatkan keadilan harus dihormati,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Riza juga menyampaikan informasi yang menurut pengakuannya diperoleh pihaknya mengenai FS yang pernah menghadapi perkara serupa di Polda Sumatera Selatan dengan objek berupa mobil.

Selain itu, ia mengaku mendapat informasi mengenai dua laporan lain terhadap FS di wilayah hukum Polres Pagaralam yang disebut telah diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.

Meski demikian, informasi mengenai perkara-perkara tersebut masih memerlukan konfirmasi dari kepolisian maupun pihak terkait lainnya.

Riza berharap penanganan laporan kliennya dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

“Pada prinsipnya, kami hanya ingin keadilan ditegakkan,” pungkasnya.

Ia juga menyampaikan pesan yang menjadi prinsip perjuangan pihaknya, yakni Tan Hana Dharma Mangrwa, yang berarti tidak ada kebenaran yang mendua.

Kuasa Hukum FS Sebelumnya Soroti Akta dan Cek Giro

Sebelumnya, M Sanusi selaku kuasa hukum FS mengungkapkan sejumlah hal yang dinilai janggal dalam perkara tersebut.

Salah satunya berkaitan dengan dokumen akta perjanjian antara kliennya dan seorang perempuan berinisial L.

Menurut Sanusi, akta pertama telah dibatalkan dan digantikan dengan akta baru. Namun, akta yang sebelumnya dibatalkan itu justru digunakan oleh L sebagai barang bukti dalam perkara yang menjerat kliennya.

Selain persoalan akta, Sanusi juga mempertanyakan keberadaan kuitansi dan cek giro senilai Rp2 miliar yang disebut menjadi bagian dari perkara tersebut.

Ia membantah kliennya pernah mengeluarkan atau menggunakan cek giro tersebut. Bahkan, menurut Sanusi, pihak bank tidak pernah melakukan konfirmasi kepada kliennya terkait cek yang dikaitkan dengan perkara itu.

Hingga berita ini ditulis, masing-masing pihak masih menyampaikan pandangan dan bantahannya terkait perkara tersebut. Pembuktian atas seluruh dugaan yang disampaikan kedua belah pihak akan bergantung pada proses penyidikan dan persidangan sesuai ketentuan hukum.

(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts