Kemenkum Sumsel Benahi Legalitas Aset Tanah Negara, KPKNL Rekomendasikan Gugatan ke PN Palembang

Writer: - Rabu, 18 November 2026
Perwakilan Kanwil Kemenkum Sumsel mengikuti rapat koordinasi pembahasan permasalahan dan langkah penyelesaian sertifikasi bidang tanah bersama KPKNL Palembang di Gedung Keuangan Negara Palembang, Rabu (18/11/2026). Kegiatan ini membahas upaya penyelesaian kendala legalitas aset tanah milik negara. (Foto; Sumselupdate.com/Istimewa)

Palembang, Sumselupdate.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan terus berupaya memperkuat pengamanan Barang Milik Negara (BMN), khususnya aset tanah yang masih menghadapi kendala legalitas dan administrasi.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan jajaran Kanwil Kemenkum Sumsel dalam Rapat Pembahasan Permasalahan dan Langkah Penyelesaian Sertifikasi Bidang Tanah Kategori 3 Tahun 2026 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang, Gedung Keuangan Negara (GKN) Palembang, Rabu (18/11/2026).

Read More

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sumsel, Bulan Mahardika Subekti, hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah Budi Argap Situngkir. Ia didampingi jajaran pegawai yang menangani pengelolaan BMN.

Rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga ini membahas berbagai persoalan yang menghambat sertifikasi bidang tanah milik negara, sekaligus merumuskan langkah penyelesaian agar aset pemerintah memiliki kepastian hukum.

Dalam pemaparannya, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL Palembang menjelaskan pemetaan permasalahan serta tahapan penyelesaian kendala sertifikasi dan sengketa bidang tanah.

Setiap satuan kerja diminta menyusun dan melengkapi formulir pendataan permasalahan tanah. Hasil pendataan tersebut selanjutnya dilaporkan secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal masing-masing kementerian atau lembaga, dengan tembusan kepada KPKNL.

Selain itu, satuan kerja juga diarahkan menindaklanjuti rencana aksi penyelesaian sesuai kondisi masing-masing aset. Langkah yang dapat ditempuh antara lain mediasi, permohonan hibah, hingga mekanisme penghapusan BMN sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pembahasan khusus mengenai aset tanah Kanwil Kemenkum Sumsel, terungkap adanya persoalan legalitas yang masuk dalam klasifikasi Kategori 2. Kondisi tersebut terjadi karena sertifikat tanah masih tercatat atas nama pihak ketiga dan belum dilengkapi dokumen pelepasan hak dari pihak yang bersangkutan.

Menanggapi persoalan tersebut, KPKNL Palembang merekomendasikan agar Kanwil Kemenkum Sumsel menempuh upaya hukum melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri (PN) Palembang.

Langkah tersebut diperlukan untuk memperoleh kepastian hukum terkait status kepemilikan tanah yang tercatat sebagai aset negara.

Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Budi Argap Situngkir, menginstruksikan jajarannya agar segera menindaklanjuti rekomendasi KPKNL Palembang secara cermat dan terukur.

Menurutnya, penertiban administrasi dan sertifikasi aset tanah menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan BMN sekaligus mencegah potensi permasalahan hukum di kemudian hari.

“Penertiban dan sertifikasi aset tanah merupakan prioritas utama dalam menjamin akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Kanwil Kemenkum Sumsel,” tegas Budi Argap.

Ia menambahkan, rekomendasi teknis dari KPKNL Palembang menjadi pedoman bagi jajarannya untuk menuntaskan persoalan legalitas aset tersebut.

Pihaknya akan melengkapi dokumen pendataan, memperkuat koordinasi dengan unit pusat, serta melibatkan tim bantuan hukum dalam menyiapkan langkah penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan langkah tersebut, Kanwil Kemenkum Sumsel berharap status hukum aset tanah negara dapat segera memperoleh kepastian melalui mekanisme hukum yang berlaku.

(**)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts