Palembang, Sumselupdate.com – Direktur Pengawasan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Permukiman Rakyat Ir Didiet Arif Akhdiat menyatakan kawasan kumuh di Indonesia meluas menjadi 87 hektar.
Menurut dia, hasil meluasnnya kawasan kumuh didapat dari updating dari bupati dan walikota kepada Kementerian PU PR.
“Berdasarkan data tahun 2014, untuk luasan kawasan kumuh ada 38 ribu hektar dan data updating dari bupati dan walikota saat ini ada 87 ribu hektar,” katanya saat usai membuka Rakor percepatan pelaksanaan program kota tanpa kumuh (Kotaku) di Ballroom Hotel Aston, Selasa (3/9/2019).
Dilihat tantangan perkotaan saat ini dari tahun ke tahun jumlah penduduk yang semakin besar, dirinya menilai tidak menimbulkan masalah, apabila pemerintah melakukan penyesuaian.
“Kawasan kumuh yang paling banyak saat ini ada di daerah Jawa, dan untuk pengentasan kawasan kumuh saat ini terkendala soal pendanaan dan pengawasan,” ungkapnya.
Senada dikatakan Walikota Palembang H Harnojoyo. Menurut dia, sejak tahun 2017, pihaknya telah mengerjakan pengurangan luas kawasan kumuh di 48 titik dari 58 titik.
Bahkan untuk saat ini, dirinya akan memfokuskan pada titik kawasan kumuh, dan untuk jumlah pengurangan kawasan kumuh akan lebih terlihat. Rata-rata kawasan kumuh Palembang ada di Seberang Ulu.
“Jadi kalo dia ada 58 titik bisa kita lihat berapa berkurangnya, kalau berfokus pada titik akan menjadi contoh bagi kawasan lain. Kendalanya memang keterbatasan anggaran sehingga tak bisa cepat selesai,” terangnya. (syd)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
