Kata Abraham Samad, Mantan Ketua KPK Tidak Boleh Jadi Menteri

Senin, 16 April 2018
Abraham Samad

Yogyakarta – Ketua KPK periode 2011-2015, Abraham Samad menyebut seorang mantan pimpinan KPK tidak boleh menduduki posisi menteri di kabinet pemerintahan. Menurutnya, jika mantan Ketua KPK menerima tawaran jabatan menteri maka akan menurunkan marwah lembaga antirasuah tersebut.

“Ketua KPK lebih tinggi dari menteri, KPK itu marwahnya di mana, di atas menteri, nanti marah anak-anak di KPK kalau saya menurunkan marwah KPK,” kata Abraham saat ditanya apakah bersedia jika dipinang menjadi seorang menteri, Minggu (15/4/20218) dikutip dari detikcom.

Read More

Hal tersebut disampaikannya ketika acara ‘Abraham Samad Bicara Arah Bangsa ke Depan’ bersama awak media di Resto Pelem Golek, Sleman.

Abraham menyebutkan alasan terkait pendapatnya itu. Yakni semasa dia menjabat sebagai Ketua KPK, mampu menangkap sejumlah menteri terkait kasus korupsi.

“Saya ingin katakan, posisi KPK di atas menteri. Buktinya, di zaman saya, saya pernah tangkap 3 orang menteri, artinya apa, KPK di atas menteri,” tandasnya.

Tiga orang menteri yang dimaksud adalah Menteri Agama Suryadharma Ali, Menpora Andi Mallarangeng, dan Menteri ESDM Jero Wacik. “Semuanya menteri aktif, itu fakta bahwa posisi KPK lebih di atas dari menteri,” sebutnya.

Abraham pun mengungkapkan alasan lain penolakannya jika ditawari jabatan menteri.

“Jangan sampai anak-anak di KPK tersinggung ketika saya memposisikan diri saya sebagai menteri, ‘kok Pak Abraham men-down grade lembaga kita’,” jelasnya.

Dia lalu menyebutkan bahwa ada beberapa parpol memintanya menjadi gubernur di Sulsel. Samad menolak dengan mengatakan bahwa tawaran itu salah besar. Jika dia ‘turun’ maka orang KPK akan memarahinya karena dinilai men-downgrade KPK.

“Ada sesuatu yang melekat pada diri saya, saya mantan ketua KPK, saya tak boleh men-downgrade. Saya harus jaga kredibilitas KPK, supaya anak-anak (penyidik KPK) tetap semangat. Maksud saya kalau Abraham Samad bukan siapa-siapa, mau jadi apapun tidak masalah. Tapi saya ingin menjaga marwah dan kredibilitas lembaga (KPK),” imbuhnya. (adm3/dtc)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Related posts