JPU Hadirkan 9 Saksi Kunci, Kuasa Hukum JA: Klien Kami Belum Terbukti Bersalah

Palembang, Sumselupdate.com –  Sidang tipikor perkara dugaan korupsi pengadaan lahan kuburan yang menjerat Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Johan Anuar masih terus bergulir di Pengadilan Tipikor Palembang, Selasa (16/2/2021).

Sidang diketuai oleh hakim Erma Suharti SH MH, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK.

Bacaan Lainnya

Pada persidangan kali ini, ada sembilan saksi yang dihadirkan, JPU KPK yakni EM Yadi (pegawai bank syariah mandiri), bersama tujuh pemilik tanah di Muaraenim, terkait pengadaan lahan kuburan, yakni Basran, Erwan fajri, Ismail, Wafa Ahmad Zaini, Zulkifli, Anita sari, serta satu terpidana dalam perkara yang sama yakni Hidirman.

Di dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum ( JPU ) KPK Ricky BM menyatakan Johan Anuar, terbukti sebagai pemodal dalam jual beli tanah tersebut.

“Telah terbukti tadi Johan Anuar melakukan transaksi jual beli  tanah sebesar Rp1 Miliar. Dalam pengakuan saksi tadi, terdakwa juga dikatakan pemodal pertanahan tersebut,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menerangkan bahwa dalam keterangan saksi yang dihadirkan juga telah terbukti adanya transaksi sebesar Rp1 Miliar di Kantor Partai Golkar pada saat itu.

“Nah ini bakal kita kembangkan lagi, Rp1 Miliar ini lebih detailnya bagaimana akan tetapi ini sudah sesuai dalam dakwaan kami,” terangnya.

Sementara itu kuasa hukum terdakwa Titis Rachmawati tetap menyatakan bahwa kliennya masih belum terbukti bersalah.

“Kalau uang Rp300 juta memang betul dan transaksinya di Kantor Partai Golkar tapi untuk transaksi Rp1 Miliar itu tidak ada,” terangnya.

Untuk itu menurutnya, KPK masih menganggap Johan Anuar bersalah hanya dari batasan asumsi saja bukan fakta yang ada.

“Kuncinya ada di Hidirman sekarang, tapi ingat dia itu telah ditetapkan statusnya sebagai Narapidana. Jadi kita lihat saja dengan pembuktian dari terpidana itu,” terangnya.

Untuk diketahui dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Rikhi, menyatakan terdakwa Johan Anuar terancam dengan pasal berlapis.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa alternatif pertama dengan pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sedangkan alternatif kedua yaitu pasal Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pasal itu terkait dengan tindak pidana korupsi pengadaan lahan TPU di Kabupaten OKU. Untuk pasal 2, ancaman hukumannya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan untuk pasal 3, ancaman pidananya minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. (Ron)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.