Jokowi Hadiri KTT OKI, HNW: Ini Momentum Bayar Utang Sejarah Indonesia : Merdekakan Palestina

Minggu, 12 November 2023

Jakarta, Sumselupdate. com- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan Presiden Joko Widodo saat hadiri KTT OKI di Riyadh, Selasa (12/11) untuk memaksimalkan momentum ini bagi pelunasan utang sejarah Indonesia terhadap Palestina yang diakui Presiden Jokowi sendiri yaitu merdekanya Palestina, dengan menggalang kekuatan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengakhiri kejahatan perang Israel di jalur Gaza dan menghentikan penjajahan Israel terhadap Palestina secara keseluruhan.

HNW mengatakan, pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI di Arab Saudi pada 12 November 2023 besok penting dijadikan momentum untuk memaksimalkan perjuangan Indonesia dan peran OKI dan negara-negara yang tergabung di dalamnya.

Bacaan Lainnya

“Presiden Jokowi perlu tampil lebih berani dan efektif dari yang sebelumnya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri RI di sidang OKI di Riyadh, dengan lebih mengkritisi peran negara-negara OKI sehingga mereka kembali serius melaksanakan komitmen pada alasan didirikannya OKI, yakni untuk membantu perjuangan Palestina menjadi negara merdeka,” ujar HNW melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu (11/11).

Dikatakan, latar belakang dibentuknya OKI ini perlu terus diingatkan kepada negara anggotanya, sehingga dengan berkelanjutannya penjajahan Israel dan kejahatan perangnya atas Palestina/Gaza, yang makin menjauhkan dari realisasi cita-cita membantu Palestina merdeka, maka negara-negara OKI yang sudah terlanjur melakukan normalisasi dengan Israel bisa diarahkan untuk melakukan langkah politik dengan menarik Duta Besarnya, atau mengusir Duta Besar Israel di negaranya, atau memutuskan hubungan diplomatik dengan negara penjajah Israel, karena “normalisasi” yang dilakukan itu kembali terbukti tidak memberikan manfaat bagi realisasi tujuan berdirinya OKI yaitu Palestina Merdeka.

Bahkan, lanjut HNW, penting Presiden Jokowi menguatkan diplomasi yang sebelumnya dilakukan MenLu RI dengan memastikan kepala-kepala negara OKI dapat bersatu padu segera menghentikan genosida Israel, membuka perbatasan Gaza, maksimalkan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, mengirimkan pasukan penjaga perdamaian, dan lebih baik lagi bila Indonesia memelopori menjalin kerja sama yang intensif dengan negara-negara seperti Bolivia, Cile, Kolombia, Afrika Selatan yang memutus hubungan diplomatik atau menarik duta besar mereka dari Israel.

“Mewujudkan kerja sama dan kolaborasi ini sangat dipentingkan, agar OKI dapat mewujudkan tujuan pembentukannya, yakni untuk memerdekakan Palestina dari penjajahan Israel,” tukasnya.

HNW menjelaskan beberapa negara OKI memang telah mengambil sikap tegas mengoreksi hubungan mereka dengan Israel, seperti Turki, Jordan dan Bahrain yang bukan hanya menarik duta besarnya, tetapi juga menghentikan kerja sama ekonomi dengan Israel, itu semua patut diapresiasi.

“Bila OKI yang beranggotakan 57 negara, atau organisasi dunia terbesar kedua setelah PBB ini, menjatuhkan ‘sanksi’ kepada Israel dengan memutus hubungan diplomatik dan tidak melanjutkan kerja sama di bidang ekonomi dalam bentuk apa pun, tentu akan efektif untuk mengkoreksi berkelanjutannya kejahatan penjajahan Israel, menghentikan tragedi kemanusiaan dan holocaust di Gaza, dan akan berdampak pada kemungkinan mendekatkan realisasi tujuan dari berdirinya OKI yaitu Palestina merdeka,” jelasnya.

Apalagi, jelas HNW, Presiden Jokowi juga pernah menyampaikan seruan untuk memboikot produk Israel pada KTT OKI di Jakarta pada 2016 lalu. “Seruan boikot ekonomi itu perlu disuarakan kembali dan dikonkretkan menjadi keputusan KTT OKI. Dan bisa diawali dengan sikap Pemerintah Indonesia untuk menghentikan kerja sama ekonomi atau ekspor-impor dengan Israel yang masih berjalan hingga saat ini. Akan efektif juga untuk menghentikan penjajahan Israel dan merdekanya Palestina kalau negara-negara penghasil minyak dan gas, tidak lagi mengekspor minyak dan gasnya ke Israel,” tukasnya.

“Pemerintah Indonesia dari zaman Bung Karno hingga kini memang tetap bersikap sesuai ketentuan Konstitusi, yaitu membela kemerdekaan Palestina dengan misalnya menolak penetapan Yerusalem sebagai ibukota Israel, bahkan Presiden Jokowi pernah berkomunikasi dengan Presiden Palestina bahwa Indonesia tidak ikutan melakukan normalisasi dengan Israel, hingga kecaman Menlu RI terhadap DK PBB yang gagal menghasilkan resolusi untuk membantu masyarakat Gaza dari kejahatan perang yang terus dilakukan oleh Israel. Namun, semua itu perlu lebih ditingkatkan ke level diplomasi langsung antar kepala Negara, agar bisa hadirkan komitmen serius merdekakan Palestina, menghentikan genocyde dan holocaust di Gaza dan mengadukannya ke Mahkamah Pidana Internasional, juga ke Dewan HAM PBB,” jelasnya.(duk)

Bantu Kami untuk Berkembang

Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.