Saat menyampaikan updating kasus virus corona atau Covid 19 yang mewabah di Indonesia per Jum’at (27 Maret 2020), Juru Bicara Covid 19 Achmad Yurianto dianggap publik telah melakukan “janggal komunikasi”. Pasalnya, ada sesuatu yang tidak sedap didengar dari apa yang dikomunikasikan saat itu, terutama ditinjau dari aspek maknanya.
Seperti terlihat pada video yang beredar luas di jagad maya, sang juru bicara mengatakan, “Kemudian yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar. Yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Ini menjadi kerjasama yang penting”.
Pernyataan tersebut tak pelak mendapat reaksi keras publik karena yang bersangkutan yang notabene wakil pemerintah seakan telah memposisikan orang miskin di negara ini sebagai penular viris corona. Padahal, faktanya, di negeri ini bahkan dunia, virus ini dapat menyerang semua orang tanpa mengenal kasta atau golongan sosial. Yang darah biru terserang, yang darah merah diterjang. Yang pejabat terjangkit, yang jelata pun terbelit.
Jika ditelisik lebih jauh, janggal komunikasi ternyata juga telah sering terjadi sebelumnya. Mirisnya, semua dilakukan oleh oknum pejabat pemerintahan atau pejabat publik. Karena dilakukan oknum pejabat, janggal komunikasi itu pun kerap memancing reaksi kritis publik.
Tanpa menyebut nama, berikut ini beberapa kutipan pernyataan oknum pejabat yang menurut penulis memuat unsur janggal komunikasi, meskipun sangat mungkin pernyataan ini disampaikan sebatas humor atau untuk membuat publik tidak panik dengan gejala penyebaran virus corona yang pertama kali mencuat di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada akhir 2019 lalu.
“Korona itu Komunitas Rondo Mempesona”, ujar salah satu anggota DPR saat rapat di parlemen. “RI satu-satunya negara besar di Asia tak kena Corona,” ujar seorang menteri. “Virus Corona tak masuk Indonesia karena izinnya susah,” ujar seorang menteri lainnya. “Kita kebal Corona karena doyan nasi kucing,” ujar seorang menteri yang lain.
“Kekuatan doa yang membuat RI bebas Corona”, ujar lagi-lagi seorang menteri di kesempatan lain. Saat ditanya “Corona” masuk Batam, ternyata ada seorang menteri yang menyahut enteng, “Mobil?”. Bahkan orang penting di negeri ini pada akhir Januari 2020 lalu berani memastikan virus Corona tak terdeteksi di Indonesia.
Entah apa maksud terselubung dari beragam janggal komunikasi tersebut. Padahal, dalam konteks komunikasi pemerintahan para pejabat tersebut adalah komunikator utama. Apakah mereka lupa bahwa setiap komunikasi yang disampaikan telah menimbulkan interpretasi dan persepsi publik. Bukankah pula bila persepsi tidak akurat, maka komunikasi itu akan berjalan tidak efektif?
Di tengah situasi menghadapi krisis virus corona sekarang ini, publik tentu berharap jangan sampai terjadi kejanggalan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab, sekali pesannya terkirim kepada khalayak, kita akan sulit untuk mengendalikan pengaruhnya, terlebih menghilangkan efeknya. Kondisi ini tentu akan kontraproduktif dengan semangat yang kini sedang digalang, yakni “Indonesia Bersatu Melawan Corona”.
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh komunikator pemerintah agar publik tidak semakin panik dan tergerak untuk bersatu melakukan hal-hal positif dalam mengatasi krisis corona.
Pertama, sebelum menyampaikan sesuatu ke publik, pemerintah semestinya terlebih dulu melakukan pengorganisasian pesan komunikasi secara tepat dan benar. Sebab jika pengorganisasian pesan itu salah, sebagaimana pendapat Mc. Crosky dan Mehrly (1996), hal tersebut justru akan membatasi jumlah perubahan sikap yang dapat dihasilkan oleh komunikator, bahkan akan mengurangi kredibilitas komunikator itu sendiri.
Kedua, landasi komunikasi seputar virus corona dengan penerapan prinsip kepemerintahan yang baik (good governance). Di sini, komunikasi mesti dibangun untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya. Pemerintah harus mengenali dengan baik kebutuhan, permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi rakyat secara baik dan benar, sehingga kebijakan yang dibuatnya akan dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi rakyat yang dilayaninya, sekaligus akan melahirkan keterlibatan aktif, partisipasi dan dukungan masyarakat. Tanpa dukungan masyarakat apa pun bentuk program yang dibuat oleh pemerintah terkait pengatasan wabah covid 19 tidak akan memiliki makna apa-apa.
Ketiga, komunikasi pemerintah harus mampu menerapkan manajemen krisis dengan baik. Komunikasi yang dibangun semestinya tidak hanya mampu mengkondisikan kesadaran publik akan krisis corona sebagai sebuah kondisi bahaya yang harus segera diatasi, tetapi juga sebagai sesuatu yang mendatangkan peluang untuk memajukan bangsa ini dalam berbagai aspek kehidupan. Setidaknya, inilah momentum untuk menyatukan segenap komponen bangsa dalam menyelesaikan persoalan bangsa dalam bentuk bersatu melawan wabah corona. Semua ini tentu tergantung dengan bagaimana cara kita mengemasnya. Yang jelas, dengan melakukan pengelolaan manajemen krisis yang tepat, maka krisis ini bisa menjadi peluang untuk lebih baik. Di sini peran komunikator sangat dipentingkan guna menekan faktor ketidakpastian dan faktor resiko virus corona hingga pada tingkat serendah mungkin.
Keempat, hentikan perdebatan diksi dan fokus ke pengkomunikasian kebijakan. Saat situasi wabah corona yang kian meluas di negeri ini tidak ada untungnya jika kita masih sibuk dan ribut soal diksi seputar lockdown, isolasi, karantina wilayah, atau pembatasan sosial agresif. Komunikator sebaiknya fokus mensosialisasikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah di tengah derasnya tuntutan publik terkait perlunya penghentian pergerakan manusia dan penyiapan logistik dalam rangka mengatasi virus corona. Terlebih pada saat bersamaan, sejumlah kepala daerah telah berimprovisasi dengan kebijakan karantina wilayah yang telah dilakukan oleh sejumlah kepala daerah.
Publik tentu tidak ingin janggal komunikasi terus terjadi di tengah kian kroditnya kasus virus corona. Semua mesti sadar bahwa kenaikan kasus covid 19 di Indonesia telah meningkat tajam dari 2 kasus pada 2 Maret 2020, melonjak menjadi 1.285 dan 114 meninggal per 29 Maret 2020.
Tingkat kematian akibat virus corona di Indonesia yang mencapai 8,32 persen pun cukup mengerikan dan telah membuat publik panik. Betapa tidak, rasio kematian ini terbesar kedua setelah Italia (10,56 persen) bahkan jauh lebih besar dari negara asal virus Corona (Cina) yang tingkat kematiannya 4,02 persen, dan tingkat kematian dunia yang hanya 4,58 persen (Data VOA dari sumber Worldometer, Kemenkes RI, John Hopkins University per 27 Maret 16:02 EDT).
Kabar lebih mengerikan juga datang dari draf ‘COVID-19 Modelling Scenarios, Indonesia‘, yang disusun oleh Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) tanggal 27 Maret 2020 yang ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Menurut draf itu, bila tak ada peningkatan penanganan terhadap penularan virus itu, maka hampir 2,5 juta orang di negara ini berpotensi terjangkit Covid 19.
Dengan membaca data-data tersebut, masihkah kita tega memperkeruh keresahan sosial dengan menghadirkan janggal komunikasi seputar virus corona? Jika tidak, jadilah komunikator yang baik.
Penulis adalah Direktur Pusat Kajian Potensi dan Pembangunan Daerah (PUSKAPBANGDA)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
