Iuran SMPN 1 Kelekar Dikeluhkan Wali Murid, Kepala Sekolah: Punggutan Iuran Dibatalkan!

Kepala Sekolah SMPN 1 Kelekar Ema Rosda.

Laporan: Syahrial Hadi

Punggutan iuran yang dilakukan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Kelekar, sebesar Rp230.000 yang sempat dikeluhkan wali murid, akhirnya resmi dibatalkan. Pihak sekolah membatalkan pungguran iuran dan akan memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap ll.

Saat dikonfirmasi Sumselupdate.com, Kepala Sekolah SMPN 1 Kelekar Ema Rosda, membenarkan adanya punggutan iuran kepada wali murid sebesar Rp230.000.

Dana ini tadinya akan digunakan untuk ijazah dan untuk fasilitas wudhu. Dana sebesar Rp130.000, tadinya akan digunakan untuk membeli sampul ijazah, pas foto untuk ijazah dan fotocopy ijazah yang sudah dilegalisir. Sementara uang Rp100.000, dari iuran itu tadinya akan digunakan membuat fasilitas tempat wudhu oleh Komite.

Ia mengatakan, sebelum penggutan iuran itu dilakukan. Pihaknya sudah berkomunikasi dan bertanya kepada walimurid dan disetujui. Wali murid hanya meminta waktu sampai Juni mendatang.

“Kami pun mempersilahkan kepada wali murid. Tapi, karena ini suatu pelanggaran aturan yang berlaku, kami pun memutuskan untuk membatalkan pungutan iuran kepada wali murid. Untuk sampul Ijazah, pas foto dan fasilitas wudhu, yang sebelumnya sudah disepakati bersama Komite Sekolah beberapa waktu lalu,” ungkap Ema Rosda di ruang tamu Kantor SMPN 1 Kelekar.

Ema mengatakan, keputusan pembatalan ini harus diambil, lantaran mencegah penyalahan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No.75 Tahun 2016, tentang larangan pemungutan iuran, yang tertuang dalam pasal 10 (1).

“Setelah berkoordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Muaraenim, maka kami putuskan untuk membatalkan iuran tersebut, sebagai langkah mencegah pelanggaran aturan,” jelas Ema Rosda kepada awak media.

“Saya atas nama sekolah, menyampaikan permohonan maaf kepada wali murid, karena meskipun mayoritas wali murid mendukung keputusan dari komite tentang iuran ini, namun dengan terpaksa harus kita batalkan,”, timpalnya.

Namun Ema menjelaskan, untuk iuran pembangunan fasilitas wudhu sebesar Rp100.000, yang sejatinya sudah disepakati komite bersama wali murid, akan diganti menjadi sumbangan sukarela, tanpa menetapkan nominal iuran.

Sedangkan untuk iuran pembuatan sampul Ijazah, Foto dan Legalisir, sebesar Rp130.000, akan dianggarkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap ll, yang kemungkinan akan terealisasi di pertengahan tahun 2021 mendatang.

“Untuk iuran sampul Ijazah dan pas foto, akan kita anggarkan dari dana BOS termin kedua mendatang. Sementara untuk iuran fasilitas wudhu, akan diganti menjadi sumbangan sukarela, tanpa penetapan nominal,” tegasnya.

Nanti kedepannya, akan selalu  berkoordinasi dengan Dinas pendidikan apapun yang menjadi larangan akan dijalankan, agar langkah yang diambil nantinya, benar-benar sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku, sehingga meminimalisir permasalah kedepannya.

Sementara itu, Abdul Wani, Selaku pengurus Komite SMPN 1 Kelekar kepada awak media mengungkapkan, akan menghormati dan mendukung keputusan dan juga langkah dari kepala sekolah, terkait pembatalan iuran tersebut.

Menurutnya, keputusan Kepsek untuk membatalkan iuran itu tentu sudah didasari atas beberapa pertimbangan yang matang, apalagi ini terkait dengan peraturan, tentu menjadi sebuah hal yang realistis apabila perlu dilakukan langkah tegas.

“Kami selaku dari komite, turut mendukung keputusan kepala sekolah, karena ini menyangkut aturan. Jadi jangan sampai niat baik ini, menjadi ‘boomerang’ bagi pihak sekolah dikemudian hari,” pungkas Wani. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.