Jakarta, Sumselupdate.com – Penilaian tersebut terkait penculikan dan penyanderaan anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia di perairan perbatasan ketiga negara tersebut yang terus terjadi.
“Ini menunjukkan bahwa tiga negara sekaligus gagap dalam menghadapi kelompok Abu Sayyaf,” ujar peneliti Institute for Security and Strategic Studies Khairul Fahmi Senin (21/11/2016) dikutip dari laman Kompas.com.
Fahmi yakin, berulangnya aksi penyanderaan itu bukan karena kuatnya kelompok Abu Sayyaf.
Menurut Fahmi, mereka hanya memanfaatkan kelemahan ‘bolongnya’ kekuatan Indonesia, Malaysia dan Filipina dalam hal pengamanan perairannya masing-masing.
Pengelolaan keamanan laut, baik domestik atau kawasan, masih menghadapi persoalan dan tantangan klasik.
Di sisi domestik, misalnya, pengelolaan keamanan laut belum menunjukkan pembenahan yang signifikan, khususnya setelah kasus penyanderaan WNI mulai ramai terjadi.
Pemerintah Indonesia memiliki Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Namun, praktiknya lembaga ini masih ‘tumpul’.
“Selain karena payung hukum yang belum cukup kuat, ada juga keterbatasan sarana prasarana pendukung yang menyebabkan Bakamla bergantung pada TNI AL,” ujar Fahmi.
“Persoalan klasik lain dalam penegakan keamanan laut adalah praktik kolusi dan korupsi, misalnya suap dan pungutan liar. Ini mengakibatkan terjadinya perlakukan tak setara dalam perlindungan kapal-kapal yang berlayar di perairan rawan,” lanjut dia.
Kurangnya disiplin personel di lapangan serta kepatuhan operator armada laut juga diyakini bentuk ‘bolongnya’ pengamanan laut. (adm3)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
