Illegal Drilling: Antara Asa dan Pertaruhan Nyawa

Kepulan asap hitam pekat membubung tinggi ke angkasa dari sumur minyak illegal yang meledak di Desa Keban 1, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Muba, Sumsel.

Laporan: Edwar Heryadi

Aktivitas pengeboran minyak tanpa izin atau Illegal drilling merupakan persoalan yang menahun. Butuh kerja sama semua pihak agar permasalahan ini dapat teratasi dan masyarakat bisa beralih dari aktivitas penambangan dan penyulingan minyak tak berizin ini.

Read More

PAGI itu, Jumat (29/10/2021) dari kejauhan terlihat asap hitam pekat membubung tinggi ke angkasa. Butiran-butiran debu bekas rumput terbakar pun berterbangan ke segala arah.

Udara di Desa Keban 1, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), terasa sedikit panas dibandingkan hari sebelumnya.

Ya, sehari sebelumnya sumur minyak ilegal yang dikelola warga kembali meledak. Ledakan dari pengeboran ilegal (ilegal drilling) mencapai 20-30 meter.

“Untuk bulan Oktober ini saja sudah empat kali terjadi ledakan dari tujuh sumur minyak yang dikelola warga,” kata Pj Kades Keban 1, Muhammad Alen, SIP kepada Sumselupdate.com.

Alen mengatakan kegiatan pengeboran minyak merupakan asa (harapan –red) masyarakat, karena diakuinya illegal drilling menjadi sumber pendapatan sebagian besar warga selain berkebun.

Meskipun kebanyakan warga tahu jika pekerjaan yang mereka lakoni melanggar hukum, namun apa daya tuntutan ekonomi yang tak bisa ditawar.

Kendati demikian menurut Alen, warganya hanya sebagai pekerja, sebab rata-rata pemodal dari sumur minyak ilegal itu orang luar dari desanya.

Pastinya, kata Alen, dampak dari aktivitas sumur minyak ilegal ini sangat merugikan masyarakat Desa Keban 1 yang dihuni lebih 1.200 kepala keluarga.

Selain nyawa menjadi taruhannya karena aktivitas pengeboran dan penyulingan minyak dilakukan dengan peralatan seadanya serta tradisional.

Dampak lainnya udara menjadi tercemar akibat dari ledakan dari sumur minyak ilegal tersebut dan sungai di Desa Keban 1 tercemar limbah minyak sehingga tidak bisa dikonsumsi maupun untuk kebutuhan mencuci pakaian.

Di samping itu, tambah Alen, aktivitas pengeboran dan penyulingan minyak ilegal tersebut berdampak terhadap kebun masyarakat yang tanamannya banyak mati.

Tokoh masyarakat Kelurahan Keluang, Kecamatan Keluang, Kabupaten Muba, Anwar Sadri, SPd.

Senada dikatakan tokoh masyarakat Kelurahan Keluang, Kecamatan Keluang, Kabupaten Muba, Anwar Sadri, SPd.

Menurutnya, kegiatan pengeboran minyak ilegal (illegal drilling) sangat merusak lingkungan di sekitar seperti tanam tumbuh banyak yang mati.

“Perlu waktu lama untuk mengelola lahan yang sudah pernah ada sumur minyak yang tidak produksi lagi,” kata Anwar Sadri.

Kendati demikian, menurut Anwar Sadri, patut diakui jika aktivitas pengelola sumur minyak illegal ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat.

“Segala sesuatu memang ada dampak positif dan negatifnya, ekonomi masyarakat di lokasi pengeboran meningkat, namun ada dampak buruknya bagi lingkungan dan nyawa warga yang bekerja di illegal drilling dipertaruhkan,” kata Anwar Sadri.

Mengenai dampak kegiatan illegal drilling utamanya terhadap lingkungan hidup, menurut Kepala Subdit Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Beny Bastiawan, tercemarnya sumber air permukaan baik sungai, danau maupun air tanah.

Selain itu, aktivitas illegal drilling merusak sistem alur  sungai akibat pengelolaan limbah minyak bumi yang tidak sesuai ketentuan, terjadinya perubahan fisik maupun kimia air permukaan sehingga tidak dapat lagi digunakan sesuai peruntukannya.

Dampak lainnya, terjadi kerusakan tanah  menyebabkan perubahan unsur-unsur kimia tanah sehingga produktifitas tanah yang telah tercemar limbah minyak bumi  dari hasil kegiatan illegal drilling yang tidak melakukan pengelolaan limbah minyak bumi sesuai ketentuan menyebabkan tanah mengalami penurunan produktifitas dengan ditandai menurunnya kadar Nitrogen, Fosfor dan Kalium (unsur yang menentukan kesuburan tanah).

Parahnya lagi, akibat pencemaran minyak menyebabkan  kadar Total petroleum Hydrocarbon (TPH) pada tanah sangat tinggi yang merupakan senyawa beracun bagi produktifitas tanah di mana senyawa ini akan menurunkan porositas tanah

Merusak ekosistem hutan sebagai akibat pencemaran limbah minyak bumi yang tidak dikelola sesuai ketentuan menyebabkan  fungsi hutan sumber air, penghasil O2, penangkap karbon, plasma nutfah akan terganggu;

Menyebabkan terjadinya pencemaran udara apabila kegiatan illegal drilling menyebabkan kebakaran di kawasan hutan.

“Ini terjadi di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi pada Bulan September 2021 yang lalu,” kata Beny.

Tingginya risiko dari aktivitas illegal drilling tak hanya merusak lingkungan hidup, juga sering terjadi ledakan sumur minyak illegal yang dikelola oleh warga.

Sepanjang September hingga Oktober 2021 sudah terjadi tiga ledakan. Peristiwa ledakan pertama terjadi pada Kamis (9/9/2021) yang menyebabkan tiga warga setempat meninggal dunia.

Kemudian yang kedua terjadi pada Selasa (5/10) mengakibatkan tiga warga luka bakar ringan.

Terbaru terjadi ledakan sumur minyak illegal Desa Keban 1, Kecamatan Sanga Desa, Muba pada Senin (11/10) yang hanya menelan kerugian secara materil.

Direktur Ditreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Muhammad Barly melalui Kasubdit 4 Tipiter AKBP Herianto ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/11/2021), mengatakan, ledakan dari aktivitas penambangan minyak Illegal yang memakan korban jiwa karena warga tidak menggunakan SOP dan keamanan penambangan.

Kasubdit 4 Tipiter Polda Sumsel AKBP Herianto.

Dengan peristiwa tersebut, dari catatannya, sepanjang tahun 2021 telah ditetapkan 20 tersangka penambangan minyak Illegal yang terjadi di Sumsel.

Dari 20 tersangka itu semua TKP-nya berada di Sumsel dan didominasi dari Muba.

“Ada lima LP semuanya sudah tahap kejaksaan dan tujuh di Polres Muba yang saat ini sedang dilakukan penyelidikan,” ujarnya.

AKBP Herianto mengungkapkan secara gamblang ada oknum yang dengan sengaja membiayai illegal drilling tersebut.

“Sudah ada yang kita identifikasi ternyata ada tersangka yang memberikan dana dalam illegal drilling tersebut yang kini kita lidik lebih lebih lanjut,” ungkapnya.

Butuh Kerja Bersama

Banyaknya dampak negatif dari aktivitas pengeboran minyak illegal ini, praktisi hukum Sumsel Redho Junaidi, SH, MH mengatakan, untuk mengatasi persoalan ini butuh kerja bersama antara pemerintah daerah dan pusat.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muba segera melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) terkait perizinan.

Langkah ini perlu dilakukan lantaran banyak sumur tua yang illegal di Muba terbakar. Bahkan, hingga saat ini ledakan dari sumur minyak itu belum bisa dipadamkan.

“Pemerintah daerah itu harus meminta izin kepada Kementerian ESDM untuk merevisi atau memberikan izin terkait Undang-Undang Dasar (UUD) Migas. Karena kalau tidak dilakukan kejadian sumur minyak illegal meledak bisa terus terulang di kemudian hari,” kata Redho yang kesehariannya Ketua Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA, Senin (1/11/2021).

Ketua Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA dan praktisi hukum Sumsel Redho Junaidi, SH, MH.

Redho mengatakan dalam UUD Migas kekayaan alam dari negara harus dikelola oleh negara. Namun, untuk kejadian di Muba, banyak masyarakat setempat memiliki sumur minyak illegal karena itu merupakan sumber mata pencarian mereka.

“Jadi Kementerian ESDM harus membuat aturan agar sumur minyak ini dikelola pemerintah daerah yakni Pemkab Muba. Nanti Pemkab Muba melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) membuat aturan atau sistem yang konkrit. Seperti kerja sama dengan masyarakat sekitar sehingga mereka tidak kehilangan mata pencarian,” jelasnya.

Menurutnya, jika aturan tersebut belum direvisi oleh Kementerian ESDM maka kasus sumur minyak illegal yang meledak bakal terus terulang.

“Sepanjang belum ada aturan yang berubah dari Kementerian ESDM, maka kasus ini (sumur minyak illegal meledak –red) akan terulang karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat. Tidak mungkin masyarakat sekitar itu mengurus izin sumur minyak itu ke pusat,” tandasnya.

Dia menilai sumur minyak di Muba itu berbeda dengan sumur minyak yang ada di kabupaten dan kota lainnya di Sumsel. Lantaran sumur minyak di Muba itu bercampur gas.

“Sumur minyak di Muba itu meledak sangat besar dan ledakannya hampir setinggi 20-30 meter, sehingga dampak lingkungannya luar biasa,” pungkasnya.

Tenaga Ahli SKK Migas Pangkal Pinang, Ngatijan menjelaskan jika aktivitas illegal drilling melanggar UU Migas No 22 Tahun 2001 Pasal 52, setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara paling lambat enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Sedangkan pada UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020, aktivitas illegal drilling melanggar Pasal 40 butir 7, setiap orang yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara paling lambat enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Ngatijan mengatakan adapun dasar hukum usaha hulu Migas yang resmi dalam UU Migas No 22 Tahun 2001 Pasal 4 ayat 2, Penguasaan oleh Negara, diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai Pemegang Kuasa

Kemudian, Pasal 6 ayat 1, Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama.

Sedangkan pada UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 Pasal 4 ayat 2, Penguasaan oleh Negara, diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 5 ayat 1, Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Nah, bagaimana dampak dari aktivitas illegal drilling terhadap kegiatan operasi KKKS. Pertama; dari kegiatan operasi kegiatan penyaluran produksi terganggu dan kerusakan/pencurian fasilitas produksi.

Kedua; dari segi sosial KKKS tidak dapat masuk ke wilayah kerja, biaya penggantian lahan masyarakat yang tercemar, dan pemeliharaan tidak dapat dilakukan karena akses ditutup.

Ketiga; dari sisi finansial, biaya limbah tumpahan minyak akibat aktivitas masyarakat dan biaya pemulihan pencemaran lingkungan yang dikeluarkan PT Pertamina EP melakukan pemulihan pencemaran lingkungan lebih kurang Rp6 triliun.

Dampak keempat; dari sisi lingkungan, merusak lingkungan dan safety karena pola operasi bor yang berpindah serta pengolahan dan peredaran minyak illegal.

 Gandeng Penegak Hukum

Untuk meminimalisir kerugian dari aktivitas pengeboran dan penyulingan minyak secara illegal ini, SKK Migas melakukan berbagai langkah kongkrit.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas A Rinto Pudyantoro mengatakan, langkah kongkrit dalam penanganan illegal drilling di mana SKK Migas menjalin kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Kolaborasi yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) itu sudah berlangsung sejak tahun 2003 mengenai bidang penegakan hukum dan bidang pengamanan.

Nota kesepahaman tersebut juga sudah ditindaklanjuti melalui penyusunan pedoman kerja ataupun Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk penanganan kegiatan yang lebih spesifik.

Saat ini, SKK Migas telah mengeluarkan 14 PKS yang meliputi kolaborasi bersama 10 Kepolisian Daerah dan 28 KKKS.

Rinto menambahkan, pelaksanaan PKS dinilai efektif untuk menekan gangguan keamanan yang berpotensi mengganggu operasional hulu migas.

Beberapa gangguan ini adalah pencurian peralatan operasi, illegal drilling dan illegal tapping, penyerobotan lahan operasi, serta masalah-masalah sosial di sektor hulu migas.

Head of Communication Relations & CID Zona 4 PT Pertamina Tuti Dwi Patmayanti mengatakan upaya pencegahan pengeboran sumur ilegal perlu kerja sama dan komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun aparat penegak hukum untuk dapat bersama-sama menindak tegas para pelaku.

Tuti mengatakan dampak yang ditimbulkan dari pengeboran sumur illegal membahayakan keselamatan manusia, merusak lingkungan, dan sangat merugikan negara.

“Aktivitas pengeboran sumur illegal dilakukan tanpa adanya kajian lingkungan dan mitigasi risiko. Aktivitas ini mencemari tanah, air, dan udara. Selain itu, jika aktivitas sumur illegal terbakar akan berdampak membakar area hutan di sekitarnya, sehingga menyebabkan area di sekitar sumur menjadi kering dan tandus. Tentunya ini juga mengganggu ekosistem eksisting di tempat tersebut,” kata Tuti.

Ditambahkan Tuti, paling utama, aktivitas pengeboran sumur illegal berdampak bagi kesehatan dan keselamatan manusia.

Selain kebakaran, kebisingan dari semburan sumur memekakkan telinga dan berada di luar ambang batas pendengaran manusia.

Di samping itu, sumur illegal juga berpotensi mengeluarkan gas beracun yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan.

Mengenai peran illegal drilling terhadap pendapatan daerah, Tuti mengatakan tentunya aktivitas pengeboran sumur illegal tidak memberikan pendapatan bagi daerah. Aktivitas ini memberikan keuntungan hanya bagi segelintir orang pribadi saja.

Penegakan dan penindakan hukum terhadap pelaku illegal drilling patut segera dilakukan.

Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN Kemendagri, Halilul Khairi menjelaskan aktivitas illegal drilling tidak hanya berpotensi terjadi kerusakan lingkungan hidup dalam jangka panjang.

Akan tetapi pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak memperoleh sumber pendapatan dari minyak dan gas yang dilakukan dengan cara illegal.

Halilul Khairi sangat mendukung upaya SKK Migas yang menggandeng aparat penegak hukum dalam menangani illegal drilling.

Dia beralasan pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan dalam penertiban illegal drilling karena persetujuan kesesuaian tata ruang dan persetujuan lingkungan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah, tambah Halilul, hanya dapat turut serta dalam penertiban illegal drilling melalui tugas pembantuan dari pemerintah pusat, namun tidak dapat menggunakan perangkat daerah penegak perda dan perkada sepanjang perizinannya tidak diatur dengan Perda atau Perkada. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.