Sekayu, Sumselupdate.com – Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Pemkab Musi Banyuasin dituding pilih kasih atau tebang pilih, baik terhadap media maupun wartawan yang meliput di Kabupaten Musi Banyuasin.
Hal tersebut dipicu perihal iklan banner ataupun advertorial yang dikelola Bagian Humas tidak transparan dan hanya memilih beberapa media online tertentu. Itu pun media online yang diberlakukan kerjasama dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam persyaratan untuk melakukan MoU.
“Saya sangat menyayangkan, jika benar Humas Pemda melakukan tebang pilih terhadap media, baik online maupun media cetak,’’ ungkap Idris Farman, Ketua Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI), Sumatera Selatan, Kamis (15/9).
Idris berharap agar Humas Pemda berbenah, sebagaimana persyaratan yang telah disepakati oleh Humas itu sendiri, sewaktu ingin melakukan kerja sama. Anehnya, ini media tanpa wartawan dilakukan kerjasama, ini berita dikirim melalui humas.
Terpisah, Ketua LSM Tegakkan Agenda Reformasi (TEGAR) Perwakilan Musi Banyuasin Hasbullah, mengatakan berdasarkan pengamatannya diduga ada ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran yang ada di Humas Pemkab Muba saat ini. Karena menurut informasi yang diterimanya bahwa salah satu media online tagihannya mencapai ratusan juta rupiah, dan itu dikelola oleh satu orang.
“Ini jelas tidak adil, tidak ada transparansi penggunaan anggaran belanja media dan publikasi di Humas Pemkab Muba. Apalagi media online-nya tidak ada wartawannya, dan bila ini benar, tidak menutup kemungkinan kita akan segera menindaklanjuti informasi ini,’’ ujar Hasbullah, dihubungi pada Jumat (16/9).
Menurut Hasbullah, ada puluhan miliar setiap tahunnya yang dikelola Humas Pemkab Muba untuk belanja media dan publikasi. Anehnya, para wartawan yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin selalu kesulitan untuk mendapat anggaran publikasi atas kegiatan Humas Pemkab Muba, baik iklan, advertorial atau galeri foto.
Hasbullah juga menyayangkan, ada beberapa media cetak dan online yang disinyalir kontraknya dikelola oleh satu orang wartawan, dan Humas melayaninya. “Ini jelas tidak sehat, humas melayani satu orang wartawan untuk kontrak beberapa media, bagaimana dengan nasib wartawan lainnya,” tukas mantan wartawan ini.
Hasbullah meminta agar penegak hukum menelusuri persoalan ini, periksa PPTK-nya dan minta pertanggungjawaban Kabag Humas Pemkab Muba terhadap dana-dana siluman yang selama ini menzholimi rekan-rekan wartawan lainnya, pungkasnya.
Kabag Humas Setda Muba, Apriyadi, S.Sos, Msi, saat dikonfirmasi Sumselupdate.com via SMS tidak membalas pesan singkat yang dikirim. Kemudian ketika dihubungi ponselnya di nomor 082183984xxx , masih aktif, tetapi tidak dijawab. Sampai berita ini ditulis, Kabag Humas belum bersedia memberikan klarifikasi. (est)
Bantu Kami untuk Berkembang
Mari kita tumbuh bersama! Donasi Anda membantu kami menghadirkan konten yang lebih baik dan berkelanjutan. Scan QRIS untuk berdonasi sekarang!
