HNW: Fondasi Pendidikan  Selamatkan Generasi Bonus Demografi

Senin, 28 Agustus 2023
Wakil Ketua MPR RI Dr H M Hidayat Nur Wahid (HNW)

Jakarta, Sumselupdate.com – Wakil Ketua MPR RI Dr H M Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan di hadapan 150-an guru Raudhatul Athfal, fondasi pendidikan nasional sudah sangat kuat tercantum dalam Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945, sehingga bisa menjadi acuan  memajukan anak didik dan membentengi mereka generasi bonus demografi, dari perilaku menyimpang, seperti LGB  yang makin menyasar dunia pendidikan anak.

Beberapa kasus berkaitan dengan kampanye LGBT di Indonesia, di antaranya, kasus salah satu sekolah internasional di Indonesia yang menyediakan tiga jenis toilet, laki-laki, perempuan dan gender netral, serta sejumlah tayangan di kanal Youtube yang mempropagandakan keluarga LGBT dengan anai bersama kedua bapak dan ayahnya, tanpa ada ibunya.

HNW mencontohkan beberapa kasus di Amerika Serikat, Kanada dan Jerman yang sistem pendidikannya semakin permisif terhadap LGBT.

Oleh karena itu, penting bagi para guru semakin waspada untuk selamatkan anak didik dengan memahami dan melaksanakan landasan peraturan dan cita-cita nasional baik dari UUD NRI 1945 maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia.

Advertisements

“Kami di MPR telah memberikan landasan  kuat, jelas dan visioner untuk pendidikan kita termasuk untuk pendidikan anak-anak. Bahwa pendidikan nasional itu tidak dilakukan secara asal-asalan, apalagi menjadikan anak-anak sebagai ateis, komunis, liberalis, radikalis, melainkan dilakukan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar HNW saat membuka acara Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Agama Jakarta dan Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) se-Jakarta Selatan di Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Pasal 31 ayat (3) UUD NRI 1945 secara lengkap berbunyi, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

Selain itu, ada pula Pasal 31 ayat (5) UUD NRI 1945 yang mengaitkan bahwa pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi harus dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Selain UUD NRI 1945, lanjut HNW, sejumlah undang-undang juga mengatur lebih detail mengenai pendidikan yang memiliki aspek keagamaan. Misalnya, seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakui keberadaan madrasah dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

“Dasar hukum yang kita miliki, untuk hadirkan pendidikan anak berkualitas dan sesuai  ajaran agama Islam serta cita-cita bangsa Indonesia, sudah lengkap,” katanya.

Meski begitu lanjut dia, bukan berarti pelaksanaannya tanpa tantangan. Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi beberapa peristiwa untuk menghadirkan kebijakan yang menyimpang dari aturan konstitusi.

Misalnya, hilangnya frasa agama dalam Peta Pendidikan Nasional Indonesia tahun 2020-2035, hingga adanya upaya merevisi UU Sisdiknas yang sempat menghilangkan madrasah dari batang tubuh UU tersebut.

“Alhamdulillah itu bisa dikoreksi dan digagalkan karena kritik dan protes yang kami sampaikan melalui gedung parlemen,” jelasnya.

Dia berharap para pendidik dapat memaksimalkan pemahaman dan pelaksanaan aturan hukum yang sudah kuat  membimbing anak didiknya agar anak didik sehat dan selamat dan Indonesia  mendapatkan bonus demografi tahun 2045. (duk)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.