Hayo Segera Rekam E-KTP, Ditunggu Sampai Akhir September 2016

Kepala Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), Edward Candra

Palembang, Sumselupdate.com – Pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya menggenjot percepatan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di semua lini. Aparat mulai dari RT, Lurah, hingga Camat se-Sumatera Selatan pun diharapkan berperan aktif.

Untuk Sumsel, hingga kini masyarakat yang belum merekam e-KTP per 9 Agustus 2016 lalu berjumlah 815 ribu orang, tersebar di 17 kabupaten/kota.

Bacaan Lainnya

Kepala Biro Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), Edward Candra di ruang kerjanya, Selasa (30/8) mengatakan ada beberapa sebab yang membuat masyarakat belum melakukan proses perekamanan. Yakni, karena data ganda, tidak berada di tempat atau keluar negeri seperti TKW, atau telah meninggal dunia belum tercatat.

Disampaikannya, kebijakan percepatan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dilaksanakan sesuai Surat Edaran No 471/1768/SJ tentang percepatan e-KTP dan akta kelahiran.

“Ya 815 ribu itu bukan berarti belum merekam semua, kita masih terus mendorong sampai 30 September nanti. Untuk saat ini jumlahnya itu mungkin akan terus berkurang,” ungkap Edward.

Selanjutnya, Edward menyampaikan, pemerintah pusat dengan surat edaran Menteri, dan diperkuat oleh surat Gubernur melalui surat Sekda, telah menghimbau kepada bupati/walikota untuk segera mengambil langkah jemput bola dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat melakukan perekaman e-KTP.

“Upaya lain kita lakukan jemput bola, misalnya mendatangi ke sekolah-sekolah, atau buka counter di mall, mendatangi panti jompo, atau mendatangi lembaga kemasyarakatan dan tempat ramai lainnya untuk melakukan perekaman itu,” lanjutnya.

Ia juga menyampaikan, selama ini masyarakat enggan mengurus dan melakukan perekaman karena tidak ada kepentingan yang sangat mendesak, atau kalau ada perlu baru membuat KTP. Oleh karenanya, pemerintah mengeluarkan aturan kalau sampai 30 September 2016 belum melakukan perekeman maka datanya akan dinonaktifkan.

“Konsekuensi kalau data NIK-nya dinonaktifkan maka penduduk tidak dapat melakukan pembuatan akte-akte untuk mengurus sesuatu karena yang di perlukan KTP, seperti administrasi Bank, SIM, Paspor, atau yang berkaitan dengan KTP,” jelasnya.

Selanjutnya, data yang sudah di nonaktifkan pada akhir September bukan berarti nonaktif secara permanen. Namun ada upaya lain, kartu atau NIK yang dinonaktifkan masih bisa dibuka lagi di Dukcapil Kabupaten/Kota setempat.

“Nanti pemilik KTP yang dinonaktifkan bisa membuka data kembali, silakan masyarakat datang ke Dukcapil setempat untuk membuka kembali data, lakukan perekaman,” pungkasnya. (adi)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.