Gunakan Indentitas Partai Demokrat Tanpa Izin Bisa Didenda Rp2 Miliar

Kantor Pengurus DPC Partai Demokrat Muaraenim

Laporan: Endang Saputra

Muaraenim, Sumselupdate.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Muaraenim mengeluarkan maklumat bernomor 005/E/DPC.PD-ME/III/2021 tentang penggunaan identitas partai yang dikeluarkan di Muaraenim pada Rabu (24/3/2021).

Bacaan Lainnya

Dalam maklumat itu tercantum bahwa penggunaan identitas Partai Demokrat tanpa izin akan disanksi denda hingga Rp2 miliar.

Ketua DPC Partai Demokrat Muaraenim H Wahyu Sanjaya, SE mengatakan, pihaknya tidak main-main dengan pelanggar maklumat tersebut.

Menurut dia, maklumat ini juga sudah disebarluaskan kepada para kader yang ada di 22 PAC.

“Jika ada yang sengaja memakai atribut, penggunaan identitas Partai Demokrat maupun mendirikan kantor di wilayah Kabupaten Muaraenim tanpa izin. Maka kami selaku pengurus DPC Demokrat yang setia pada AHY akan melaporkan kepada pihak berwajib. Sebelumnya kami juga sudah meminta perlindungan kepada Kapolres Muaraenim,” terang Wahyu Sanjaya, anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI saat dihubungi Sumselupdate.com, Kamis (25/3/2021).

Selanjutnya, DPC Partai Demokrat Muaraenim mengumumkan kepada masyarakat luas, baik perorangan maupun kelompok, khususnya yang mempunyai tujuan dan kepentingan-kepentingan tertentu yang merugikan kepentingan hukum Partai Demokrat.

Wahyu menambahkan mengenai menggunakan merek, lambang bendera dan atribut Partai Demokrat lainnya tanpa izin, sebagaimana yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 24 Oktober 2017 dengan nomor registrasi IDM000201281 atas nama DPP Partai Demokrat Jalan Proklamasi No 41 Menteng, Jakarta Pusat dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

“Jika terjadi pelanggaran hukum sesuai dengan hal di atas maka kami akan melakukan langkah-langkah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar,” demikian tulisan pada surat yang ditandatangani Ketua DPC Partai Demokrat Muaraenim H Wahyu Sanjaya SE, dan Sekretaris DPC Ruspandri, SH.

Pada surat tersebut juga disampaikan agar masyarakat melaporkan ke pengurus Partai Demokrat jika menemukan atau mengetahui adanya pihak yang melakukan hal tersebut.

“Apabila masyarakat mengetahui atau menemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini agar dapat melaporkan kepada pengurus Partai Demokrat di daerahnya atau langsung dapat menghubungi nomor 0823-29566515,” pungkasnya. (**)

Yuk bagikan berita ini...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.